Presiden: Masalah Papua Dibesar-besarkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terganggu dengan peristiwa kekerasan di Papua, khususnya ketika ada keterlibatan anggota TNI atau Polri. Peristiwa tersebut, menurut Presiden, kerap dibesar-besarkan.

Masalah tersebut disinggung dalam pertemuan Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/7/2013). Pertemuan dihadiri Perdana Menteri Australia Kevin Rudd dan jajaran pemerintahnya. Adapun SBY didampingi jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Saya sampaikan kepada Kevin Rudd, yang sering dibesar-besarkan, kalau ada prajurit Indonesia, polisi Indonesia, terlibat dalam pelanggaran hukum atau HAM, mereka juga ditindak. Mereka langsung diadili di pengadilan militer dan mendapat sanksi. Ini semangat kita," kata Presiden.

Presiden menambahkan, bahkan dalam beberapa tahun terakhir, banyak anggota Polri/TNI yang menjadi korban penembakan. Pemerintah, kata dia, sudah mengubah pendekatan keamanan dari operasi militer menjadi menjaga keamanan publik.

Selain itu, tambah Presiden, pemerintah lebih melakukan pendekatan kesejahteraan. Otonomi khusus sudah dijalankan. Anggaran dari pusat terus ditingkatkan untuk percepatan pembangunan di berbagai bidang di Papua.

"Bahkan pembicaraan saya dengan para pemimpin Papua, kita sedang melihat yang pas seperti apa otonomi khusus itu. Kalau memang ada plusnya, sepanjang Papua menjadi bagian dari NKRI dan untuk kebaikan Papua dan Indonesia, maka format plus itu dimungkinkan," kata Presiden.

Kepada Pemerintah Australia, Presiden juga menegaskan bahwa Papua merupakan wilayah sah Indonesia. Penegasan itu untuk menjawab propaganda yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka di banyak negara.

Kevin mengatakan, sama seperti pemerintahan sebelumnya, Australia tetap akan mengakui kedaulatan Indonesia. Pemerintah Australia akan membantu untuk menciptakan perdamaian di Papua.