Kompas.com - 04/07/2013, 18:58 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi. KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan keterlibatan mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono dalam kasus dugaan penyuapan terkait penanganan kasus korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pihaknya akan menguji kebenaran informasi mengenai dugaan penerimaan uang oleh Sareh.

“Semua informasi akan divalidasi apakah ada pengakuan dari tersangka, jawaban akan divalidasi, semuanya, data, baik yang berupa keterangan atau pengakuan, dan data-data lain, apakah memang benar,” kata Johan di Jakarta, Kamis (4/7/2013) saat ditanya mengenai rekonstruksi kasus yang menunjukkan adanya peran Sareh dalam kasus dugaan suap tersebut.

KPK melakukan rekonstruksi di sejumlah tempat, salah satunya di ruangan kerja Sareh ketika dia masih menjabat Ketua PT Jabar, di kantir Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada Rabu (3/7/2013). Sareh kini telah pensiun dan beberapa kali menjalani pemeriksaan di KPK.

Adegan yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan terhadap Setyabudi mengungkapkan adanya dugaan Setyabudi memberikan uang Rp 250 juta kepada Sareh. Uang tersebut diduga sebagai pelicin agar putusan kasus korupsi bansos yang masuk ke PT Jabar bisa mendukung putusan PN Bandung. Dalam putusan PN yang sidangnya dipimpin Setyabudhi, seluruh terdakwa mendapat vonis sama, yaitu hukuman penjara 1 tahun. Namun, reka ulang pemberian uang Rp 250 juta ini dibantah Sareh.

Selain di ruangan Sareh, rekonstruksi digelar di rumah pribadi Sareh di Jalan Supratman No. 100 (samping Hotel Mitra). Di rumah tersebut, ada adegan pertemuan antara Sareh dengan Setyabudi. Diduga, dalam pertemuan tersebut ada pembahasan yang merupakan kelanjutan dari pembicaraan di ruangan kerja Sareh.

Dalam pertemuan itu, Sareh diduga bersedia membantu Setyabudi asalkan disediakan uang Rp 1,5 miliar. Sama seperti sebelumnya, Sareh juga membantah adegan mengenai kesepakatan pemberian uang Rp 1,5 miliar tersebut.

Dalam kasus ini, KPK mulanya menetapkan empat tersangka. Keempatnya adalah Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, Setyabudi, Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto, dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Dada dan mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung Edi Siswadi sebagai tersangka.

Hari ini, KPK kembali menggelar rekonstruksi di sejumlah tempat, di antaranya, rumah Dada Rosada, Hotel Topas Bandung, vila milik Toto di kawasan Ujung Berung, Bandung, dan di Venetian Karaoke. Johan menambahkan, KPK tidak berhenti pada penetapan enam tersangka itu. Terbuka kemungkinan adanya tersangka lain, sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

    Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

    Nasional
    Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

    Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

    Nasional
    Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

    Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

    Nasional
    Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

    Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

    Nasional
    KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

    KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

    Nasional
    Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

    Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

    Nasional
    Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

    Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

    Nasional
    Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

    Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

    Nasional
    Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

    Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

    Nasional
    Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

    Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

    Nasional
    Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

    Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

    Nasional
    Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

    Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

    Nasional
    LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

    LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

    Nasional
    Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

    Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

    Nasional
    UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

    UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X