Presiden: Jangan Ada Lagi Pasien Meninggal karena Ditolak Rumah Sakit

Kompas.com - 04/07/2013, 13:04 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat peresmian unit pelayanan terpadu kesehatan mata RSCM Kirana di Jakarta, Kamis (4/7/2013). KOMPAS.com/SANDRO GATRAPresiden Susilo Bambang Yudhoyono saat peresmian unit pelayanan terpadu kesehatan mata RSCM Kirana di Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh rumah sakit agar memberi perhatian besar kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama untuk masyarakat miskin. Rumah sakit diminta menghargai hak-hak pasien.

Secara khusus, Presiden meminta rumah sakit memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien kritis tanpa harus melalui prosedur administrasi yang berbelit. Dengan demikian, nyawa pasien dapat diselamatkan.

"Kita tidak ingin mendengar lagi ada kasus pasien yang meninggal dunia akibat ditolak kehadirannya di rumah sakit tertentu dengan berbagai alasan yang lebih prosedural," kata Presiden saat peresmian unit pelayanan terpadu kesehatan mata RSCM Kirana di Jakarta, Kamis (4/7/2013).

Presiden mengatakan, pemerintah sudah memberikan perhatian besar bagi kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah telah menjalankan reformasi di bidang kesehatan untuk mengubah paradigma masyarakat dari berobat gratis menjadi sehat secara gratis.

Akses kesehatan bagi rakyat miskin melalui Jamkesmas dan program keluarga harapan, kata Presiden, juga telah menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Sejak Indonesia merdeka, lanjutnya, Jamkesmas paling banyak memberikan jaminan kesehatan.

Presiden juga mengajak semua pihak untuk menggalakkan kampanye nasional menjaga kesehatan lahir dan batin.

"Dengan kesehatan lahir, kita dapat jalankan kehidupan dengan semangat, enerjik, produktif. Dengan sehat secara batin, kita dapat jalani kehidupan dengan aman, tenteram, damai," ujar Presiden.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X