Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepat, Pilihan Waktu Deklarasi Wiranto-Hary Tanoe

Kompas.com - 03/07/2013, 03:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Deklarasi pasangan Wiranto dan Hary Tanoesodibjo menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung Partai Hanura dinilai mengambil waktu yang tepat. Alasannya, masyarakat akan punya cukup waktu untuk menilai para kandidat yang akan memimpin negara ini.

"Jauh lebih bagus daripada deklarasi capres di hari-hari terakhir, memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk menilai sosok capres tersebut secara utuh dan komprehensif, bahkan kalau perlu untuk mengkritiknya," kata Ketua DPP Partai Golkar Hajtryanto Y Thohari saat dihubungi, Selasa (2/7/2013) malam.

Soal anggapan pasangan ini bisa menjadi pasangan alternatif, Hajriyanto berkilah diplomatis. Menurut dia, semua bakal calon punya kapasitas sama. "Bagi Golkar, capres adalah capres dan semuanya sama, yaitu capres. Tidak ada capres mainstream dan atau capres alternatif," ujarnya.

Partai Hanura secara resmi mendeklarasikan Wiranto-Hary Tanoe sebagai capres dan cawapres untuk Pemilu Presiden 2014, Selasa (2/7/2013). Wiranto sebelumnya sudah dua kali berlaga dalam Pemilu Presiden.

Pada Pemilu 2004, Wiranto dipasangkan sebagai calon wakil presiden untuk Salahudin Wahid yang menjadi calon presiden. Pada 2009, dia kembali maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Jusuf Kalla yang menjadi calon presiden.

Sementara Hary Tanoe baru kali ini diusung untuk pencalonan kepemimpinan nasional. Hary baru bergabung ke Partai Hanura setelah sebelumnya aktif di Ormas Nasdem yang kemudian beralih rupa menjadi Partai Nasdem. Di Hanura, Hary yang juga adalah bos MNC Grup itu menjabat Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu.

Dalam pidato politiknya, Wiranto kembali menyebut telah terjadi penyimpangan yang dilakukan jajaran pemerintahan sehingga menyandera Indonesia pada posisi ketidakberdayaan. Jika tetap mau eksis sebagai bangsa yang dihormati bangsa lain, kata dia, penyimpangan itu harus dihentikan dan diluruskan kembali. Untuk itu, tegas mantan Panglima TNI itu, diperlukan pemimpin perubahan yang memiliki visi, komitmen, cerdas, dan sarat dengan inovasi baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com