Kompas.com - 24/06/2013, 21:15 WIB
Para mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang organisasi masyarakat (RUU Ormas), Jumat (5/4/2013). Mereka mengatakan jika TUU Ormas akan membungkam sikap kritis masyarakat serta melahirkan bentuk-bentuk baru Rezim Orde Baru. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOPara mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang organisasi masyarakat (RUU Ormas), Jumat (5/4/2013). Mereka mengatakan jika TUU Ormas akan membungkam sikap kritis masyarakat serta melahirkan bentuk-bentuk baru Rezim Orde Baru.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak draft RUU Organisasi Kemasyarakatan yang akan disahkan pada Selasa (25/6/2013). Penolakan dilakukan karena definisi ormas pada RUU itu tidak memberikan keistimewaan kepada ormas-ormas besar yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Anggota Pansus RUU Ormas dari Fraksi PAN, Ahmad Rubai, mengatakan peranan ormas itu tidak bisa dikecilkan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rubai menilai perlu ada definisi khusus untuk ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

"Ada peran sejarah besar yang dimiliki ormas-ormas itu, sehingga seharusnya mendapat posisi. Di dalam RUU Ormas, antara LSM dan ormas disamaratakan dalam satu definisi. Definisi ini tidak melihat dimensi kesejarahan," kata Rubai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Ia menuturkan jika dalam definisi saja bermasalah, maka hal ini akan berpengaruh pada pasal-pasal turunannya. Rubai menganalogikan RUU Ormas layaknya sebuah rumah yang terdiri dari beberapa kamar yang mewakili kumpulan ormas.

"Nah, ormas-ormas yang sudah ada sejak dulu ini harusnya diberikan villa, bukan kamar. Dia harusnya terpisah," ucap Rubai.

Meski demikian, Rubai mengatakan PAN sebenarnya setuju dengan keberadaan RUU Ormas. Namun, banyaknya penolakan dari ormas membuat PAN mengkaji lagi RUU tersebut. PAN, kata Rubai, juga menjalin komunikasi dengan seluruh ormas dan LSM yang ada di Indonesia. Dari situ, PAN akan kembali mengkaji sikap fraksinya terkait rencana pengesahan RUU Ormas besok.

"Malam ini, pimpinan fraksi akan melakukan rapat untuk menentukan sikap untuk paripurna besok," imbuh Rubai.

Sebanyak delapan fraksi setuju untuk mengesahkan RUU Ormas pada paripurna, Selasa (25/6/2013). Delapan fraksi itu yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PDI Perjuangan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Nasional
Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Nasional
Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Nasional
Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Nasional
Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Nasional
Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Nasional
Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Nasional
Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Nasional
Alasan Pemerintah Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Alasan Pemerintah Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Nasional
Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Nasional
BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

Nasional
Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Nasional
Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.