Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Ingin RUU Ormas Istimewakan Muhammadiyah-NU

Kompas.com - 24/06/2013, 21:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak draft RUU Organisasi Kemasyarakatan yang akan disahkan pada Selasa (25/6/2013). Penolakan dilakukan karena definisi ormas pada RUU itu tidak memberikan keistimewaan kepada ormas-ormas besar yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Anggota Pansus RUU Ormas dari Fraksi PAN, Ahmad Rubai, mengatakan peranan ormas itu tidak bisa dikecilkan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rubai menilai perlu ada definisi khusus untuk ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

"Ada peran sejarah besar yang dimiliki ormas-ormas itu, sehingga seharusnya mendapat posisi. Di dalam RUU Ormas, antara LSM dan ormas disamaratakan dalam satu definisi. Definisi ini tidak melihat dimensi kesejarahan," kata Rubai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Ia menuturkan jika dalam definisi saja bermasalah, maka hal ini akan berpengaruh pada pasal-pasal turunannya. Rubai menganalogikan RUU Ormas layaknya sebuah rumah yang terdiri dari beberapa kamar yang mewakili kumpulan ormas.

"Nah, ormas-ormas yang sudah ada sejak dulu ini harusnya diberikan villa, bukan kamar. Dia harusnya terpisah," ucap Rubai.

Meski demikian, Rubai mengatakan PAN sebenarnya setuju dengan keberadaan RUU Ormas. Namun, banyaknya penolakan dari ormas membuat PAN mengkaji lagi RUU tersebut. PAN, kata Rubai, juga menjalin komunikasi dengan seluruh ormas dan LSM yang ada di Indonesia. Dari situ, PAN akan kembali mengkaji sikap fraksinya terkait rencana pengesahan RUU Ormas besok.

"Malam ini, pimpinan fraksi akan melakukan rapat untuk menentukan sikap untuk paripurna besok," imbuh Rubai.

Sebanyak delapan fraksi setuju untuk mengesahkan RUU Ormas pada paripurna, Selasa (25/6/2013). Delapan fraksi itu yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com