Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta: Jangan Berandai-andai karena...

Kompas.com - 22/06/2013, 06:53 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta tak mau berandai-andai terkait posisi partainya dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Anis pun mengutip dalil yang menyatakan bahwa berandai-andai adalah bagian dari setan.

"Saya tidak mau berandai-andai. Jangan andaikan karena andaikan itu bagian dari setan. Lebih baik kami diam, lebih baik kerja rutin normal dan apa adanya," ujar Anis di Hotel Bidakara, Jumat (21/6/2013).

Anis menyatakan, dia hanya mau melihat kondisi nyata PKS saat ini. Secara de facto, kata dia, PKS masih bagian dari koalisi. "Saya tidak mau bicara soal komitmen atau perasaan. Kita lihat de facto-nya saja, faktanya menteri PKS masih berada di kabinet," imbuhnya.

Saat ditanyakan lebih lanjut tentang seringnya PKS tak diundang dalam rapat kabinet, Anis pun hanya tertawa ringan. "Ah itu kan sudah biasa, dari dulu juga begitu kan," seloroh mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Tak cuma di harga BBM

Lebih lanjut, Anis juga mengatakan bahwa sikap PKS yang berbeda dengan koalisi tidak hanya terjadi pada rencana kenaikan harga BBM. Setidaknya, PKS berbeda sikap dengan koalisi dalam tiga hal lain, yakni kasus Bank Century, Undang-Undang DIY, dan mafia pajak.

Dengan semua perbedaan sikap itu, kata Anis, PKS tetap berada di koalisi. Ia mengatakan, koalisi bukanlah wadah untuk menyeragamkan pikiran. "Saya rasa, perbedaan ini tidak lagi jadi persoalan dalam kultur demokrasi kita. Ini masalah ijtihad, dua pihak anggap ini sebagai kepentingan rakyat," tuturnya.

Dengan demikian, Anis pun menilai perbedaan sikap PKS pada kenaikan BBM tidak akan berdampak apa pun. Jika ada pihak koalisi yang menginginkan PKS hengkang, Anis menyatakan itu adalah pendapat pribadi. "Itu masih personal, tidak ofisial. Masalah ini kan hanya tematik, lebih baik disikapi secara kalem dengan doa," ucap Anis.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013), memutuskan menolak menyetujui pengesahan RAPBN-P 2013. Penolakan tersebut karena PKS menolak kenaikan harga BBM dan pemberian dana kompensasi yang termaktub di dalam RAPBN-P tersebut. Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, keberadaan PKS di koalisi tetap tak dipersoalkan para kolega mereka. Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri dengan mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com