Kompas.com - 20/06/2013, 14:20 WIB
Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait KOMPAS. com/Indra AkuntonoPolitisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan, DPR tidak bisa berbuat apa pun untuk menghilangkan tanggung jawab negara atas kasus lumpur Lapindo. Akan tetapi, ia mempertanyakan sampai kapan negara harus menanggung dampak dari luapan lumpur itu.

"Parlemen tidak bisa apa-apa karena keputusan MK menyebutkan negara bertanggung jawab atas korban di luar area terdampak. Tapi, yang kami pertanyakan sampai kapan negara harus menanggung beban Lapindo ini?" ujar Maruarar, di Kompleks Parlemen, Kamis (20/6/2013).

Menurutnya, jangka waktu kompensasi yang ditanggung negara seharusnya ditetapkan agar tidak terus membebani negara.

"Sekarang bicara keadilan, Lapindo hanya diwajibkan untuk area terdampak. Sementara negara di luar area terdampak yang cakupannya semakin luas, jelas ini harus dibicarakan," katanya.

Meski mempertanyakan ketidakadilan pengalokasian anggaran itu, tetapi, menurut politisi PDI Perjuangan ini, DPR tak bisa berbuat apa pun karena sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBN maupun APBN-P. Ia mengatakan, pengalokasian dana lumpur Lapindo bisa saja berubah jika ada pihak yang kembali menggugat APBN-P 2013.

Terkait dengan proses pembahasan dana Lapindo pada APBN-P 2013, ia mengaku tak tahu menahu karena sebagai anggota Komisi XI, dirinya tak pernah membahas anggaran Lapindo.

"Seharusnya memang Komisi V yang jadi mitra kerja BPLS dan Banggar yang tahu," katanya lagi.

Seperti diberitakan, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk penanggulangan bencana Lumpur Lapindo, di Jawa Timur. Hal itu terungkap dalam Pasal 9. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Pasal itu menyebutkan, "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013." 

Ditegaskan pula bahwa alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pelat Nomor Polri di Mobil Arteria Dahlan, Kapolri: Akan Kita Evaluasi

    Pelat Nomor Polri di Mobil Arteria Dahlan, Kapolri: Akan Kita Evaluasi

    Nasional
    Antisipasi Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu 2024, Polri Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

    Antisipasi Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu 2024, Polri Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

    Nasional
    Agenda V20 di Indonesia Akan Dorong Pemulihan Ekonomi Merata di Forum G20

    Agenda V20 di Indonesia Akan Dorong Pemulihan Ekonomi Merata di Forum G20

    Nasional
    Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

    Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

    Nasional
    Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

    Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

    Nasional
    Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

    Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

    Nasional
    Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

    Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

    Nasional
    ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

    ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

    Nasional
    Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

    Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

    Nasional
    Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

    Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

    Nasional
    V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

    V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

    Nasional
    Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

    Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

    Nasional
    KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

    KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

    Nasional
    Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

    Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

    Nasional
    Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

    Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.