Kompas.com - 17/06/2013, 21:14 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie dihujani interupsi oleh anggota Dewan pada rapat paripurna, Senin (17/6/2013). Marzuki Alie banyak diprotes terkait mekanisme voting atau pemungutan suara yang dilakukan. Awalnya, Marzuki Alie meminta seluruh pihak yang menyetujui dan menolak RAPBN-P 2013 untuk menyampaikan argumentasinya masing-masing.

Marzuki kemudian meminta terlebih dulu partai yang menolak untuk berdiri. Saat para anggota Dewan yang mayoritas berasal dari Fraksi PKS dan PDI Perjuangan berdiri, sejumlah protes pun dilontarkan. "Buat apa pimpinan? Berdiri tapi tidak voting?" teriak salah seorang anggota Dewan.

Setelah itu, sahutan protes pun terus berdatangan sampai Marzuki kembali menjelaskan bahwa dirinya hanya menampung saran dari partai yang menolak. "Sudah, sudah. Saya hanya menampung (usulan) di sini," katanya.

Namun, jawaban Marzuki tidak memenuhi kepuasan para peserta rapat hingga akhirnya mekanisme awal pun dibatalkan. Marzuki akhirnya sepakat dengan peserta rapat agar pandangan fraksi disampaikan terlebih dulu, baru dilakukan voting terbuka.

Hingga kini, rapat paripurna masih berlangsung. Rapat ini berlanjut setelah lobi fraksi tidak menemui kesepakatan sikap terkait menerima atau menolak RAPBN-P 2013. Pimpinan fraksi hanya sepakat agar dilakukan voting.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

    Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

    Nasional
    Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

    Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

    Nasional
    UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

    UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

    Nasional
    DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

    DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

    Nasional
    Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

    Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

    Nasional
    Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

    Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

    Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

    Nasional
    Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

    Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

    Nasional
    Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

    Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

    Nasional
    UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

    UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

    Nasional
    Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

    Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

    Nasional
    Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

    Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

    Nasional
    Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

    Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

    Nasional
    5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

    5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

    Nasional
    Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

    Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.