Kompas.com - 05/06/2013, 13:33 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendadak ramai, Rabu (5/6/2013) siang. Hal ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang menyindir pengetahuan para anggota Dewan saat KPK dituding tak bergerak cepat dalam penanganan kasus Bank Century.

"Kami dari awal punya tekad untuk selesaikan kasus ini. Kami gunakan strategi penyelidikan yang kami miliki, jadi janganlah pakai kata-kata yang hiperbola. Ini hanya orang-orang yang pahamlah, yang satu frekuensi dengan kami," tukas Bambang.

Saat itu, Bambang sempat mengangkat tangan sambil menggelengkan kepalanya menyikapi serangan bertubi-tubi yang dilayangkan anggota Timwas Century. Namun, politisi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, tiba-tiba menyela.

"Tidak boleh ada yang merasa paling pintar di sini," tukas Yani.

Yani pun kembali menyerang Bambang dengan dugaan benturan kepentingan dalam penanganan kasus Bank Century. Seperti diketahui, Bambang pernah menjadi kuasa hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menangani Bank Century saat ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Kehadiran beliau sudah tidak membuat nyaman karena beliau adalah kuasa hukum LPS," kata Yani.

Bambang pun membalas bahwa jika persoalan konflik kepentingan kini masih digulirkan, maka hal ini sudah kedaluwarsa. Sebab, Bambang merasa sudah pernah menjelaskan duduk perkara dan porsi kewenangannya dalam kasus Bank Century.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi, sekarang saya minta pendapat apa saya pantas bicara di sini? Kalau tidak, saya akan berhenti, kalau masih perlu, saya akan teruskan," ungkap Bambang.

Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Golkar, Chairuman Harahap, meminta Bambang tetap bicara. Penilaian konflik kepentingan, kata Chairuman, dikembalikan kepada masing-masing fraksi untuk menilai ataupun menegur. Komentar paling keras berasal dari Fraksi PKS yang diwakili Fahri Hamzah. Fahri merasa Bambang telah menghina parlemen.

"Boleh moral anggota Dewan ini enggak bener, tapi ini lembaga tinggi. Saya enggak suka cara Saudara Bambang perlakukan anggota Dewan. Menurut saya, Saudara Bambang tidak layak berbicara," imbuh Fahri.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman yang menjadi pemimpin rapat Timwas langsung menengahi dan meminta masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait dibolehkan atau tidaknya Bambang berbicara. Hasilnya, hanya PKS yang menolak. Bambang pun akhirnya melanjutkan pemaparannya tentang strategi penyelidikan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PCR Jadi Syarat Penerbangan, Komisi V DPR Minta Pemerintah Evaluasi Inmendagri

    PCR Jadi Syarat Penerbangan, Komisi V DPR Minta Pemerintah Evaluasi Inmendagri

    Nasional
    Survei Politracking: 59,3 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

    Survei Politracking: 59,3 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

    Nasional
    Wapres Yakin Fikih Islam Beri Solusi Atasi Pandemi Covid-19

    Wapres Yakin Fikih Islam Beri Solusi Atasi Pandemi Covid-19

    Nasional
    Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Dilantik Jadi Dubes RI untuk AS

    Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Dilantik Jadi Dubes RI untuk AS

    Nasional
    Klaim Kemenag Hadiah untuk NU, Menag Yaqut Disarankan Minta Maaf

    Klaim Kemenag Hadiah untuk NU, Menag Yaqut Disarankan Minta Maaf

    Nasional
    Wapres: Penanggulangan Covid-19 Tak Hanya Masalah Kesehatan tapi Juga Agama

    Wapres: Penanggulangan Covid-19 Tak Hanya Masalah Kesehatan tapi Juga Agama

    Nasional
    KSAU: 4 Aspek Jadi Landasan Filosofis Pembangunan Air Power TNI AU

    KSAU: 4 Aspek Jadi Landasan Filosofis Pembangunan Air Power TNI AU

    Nasional
    Indonesia Masuk 10 Besar Permintaan Hapus Konten ke Google

    Indonesia Masuk 10 Besar Permintaan Hapus Konten ke Google

    Nasional
    Zulkifli Hasan: Harusnya Menag Berpikir untuk Bangsa, Bukan Golongan

    Zulkifli Hasan: Harusnya Menag Berpikir untuk Bangsa, Bukan Golongan

    Nasional
    Luas Indonesia Bertambah, Tapi Tak Ada yang Peduli...

    Luas Indonesia Bertambah, Tapi Tak Ada yang Peduli...

    Nasional
    Daftar 17 Dubes yang Dilantik Jokowi, Fadjroel Rachman, Rosan, hingga Eks Jubir Timses

    Daftar 17 Dubes yang Dilantik Jokowi, Fadjroel Rachman, Rosan, hingga Eks Jubir Timses

    Nasional
    Jokowi Lantik Eks Jubir Tim Kampanyenya di Pilpres 2019 Jadi Dubes RI untuk Kuwait

    Jokowi Lantik Eks Jubir Tim Kampanyenya di Pilpres 2019 Jadi Dubes RI untuk Kuwait

    Nasional
    Ini Upaya Pemerintah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19 Saat Akhir Tahun

    Ini Upaya Pemerintah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19 Saat Akhir Tahun

    Nasional
    Dokter Dinilai Punya Peran Penting Dalam Edukasi Masyarakat Jelang Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19

    Dokter Dinilai Punya Peran Penting Dalam Edukasi Masyarakat Jelang Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19

    Nasional
    Pimpinan Komisi VIII: Kemenag untuk Semua, Bukan Satu Kelompok Tertentu

    Pimpinan Komisi VIII: Kemenag untuk Semua, Bukan Satu Kelompok Tertentu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.