Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Pastikan Penuhi Undangan Timwas Century

Kompas.com - 04/06/2013, 15:24 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memenuhi undangan rapat dengan Tim Pengawas (Timwas) Bank Century yang digelar pada Rabu (5/6/2013) besok.

“Iya kami besok akan datang,” kata Ketua KPK Abraham Samad, melalui pesan singkat, Selasa.

Senada dengan Abraham, Juru Bicara KPK Johan Budi juga mengatakan bahwa pimpinan KPK akan memenuhi panggilan rapat Timwas besok. Sebelumnya, Timwas Century menyatakan akan mempertimbangkan pemanggilan paksa KPK.

Menurut anggota Timwas dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, pihaknya dapat memanggil paksa KPK yang tiga kali menolak undangan Timwas. Dia juga mengatakan, Timwas hanya ingin tahu perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi bailout Bank Century pascapemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Timwas Century memanggil KPK untuk mendengarkan perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi bailout Bank Century. Terakhir, Timwas mengundang KPK untuk mengikuti rapat pada 29 Mei 2013. Namun, KPK memilih untuk tidak menghadiri undangan rapat Timwas tersebut. Abraham mengungkapkan, pihaknya menolak hadir dalam rapat Timwas untuk menghindari potensi konflik kepentingan karena pertemuan itu juga akan dihadiri sejumlah pegawai Bank Indonesia yang berpotensi menjadi saksi KPK. Menurutnya, kode etik KPK melarang pihaknya bertemu dengan pihak-pihak yang akan diperiksa.

Terkait Century, beberapa inisiator Timwas Century menyambangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta pada Jumat (31/5/2013) lalu, untuk mengantarkan sejumlah dokumen. Saat mengantarkan dokumen ke KPK, inisiator Timwas Century mengaku telah menyerahkan 25 lembar dokumen baru ke KPK. Menurut mereka, dokumen itu menyatakan keterlibatan lima Dewan Gubernur dan Gubernur Bank Indonesia dalam bailout Bank Century.

Mengenai dokumen ini, Johan mengaku belum tahu apakah dokumen itu memuat informasi baru ataukah sudah dimiliki KPK sebelumnya. Tim penyidik KPK, katanya, masih mempelajari dokumen tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com