Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: Marak Politisi Korup, Ada Andil Publik sebagai Pemicu

Kompas.com - 27/05/2013, 04:32 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat dinilai ikut andil dalam maraknya kasus korupsi yang melibatkan politisi. Sangat rendahnya angka partisipasi publik dalam pendanaan parpol membuat parpol harus mencari dana dengan berbagai cara untuk membiayai kegiatan kampanye. Salah satu caranya dengan korupsi.

"Kita terus diributkan berbagai skandal korupsi. Harus diakui parpol tidak punya sumber keuangan. Bisa dipahami, meski tidak disetujui, parpol mencari dana. Eksesnya kasus-kasus korupsi. Jadi, masyarakat ada sumbangan kesalahan," kata Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Philips J Vermonte saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Hal itu dikatakan Philips menyikapi hasil survei CSIS terakhir. Hasil survei terhadap 1.635 responden di 31 provinsi pada 9-16 April 2013 mendapatkan, hanya 2,5 persen responden yang mengaku pernah memberi sumbangan ke parpol. CSIS tak menanyakan berapa nominal atau dalam bentuk apa sumbangan yang diberikan. Sisanya, 97,5 persen, mengaku tidak pernah menyumbang.

Philips menambahkan, publik perlu diajarkan bahwa membiayai partai sama dengan membiayai demokrasi. Karena jika dana APBN untuk parpol ditambah, kata dia, pasti publik pun langsung beraksi menolak lantaran maraknya kasus korupsi.

Philips mengatakan, masalah pendanaan parpol perlu dipecahkan oleh pihak-pihak terkait agar masalah korupsi oleh politisi hilang. Ia berpendapat, tak masalah jika dana dari APBN ditambah untuk membiayai kegiatan partai, khususnya di pemilu.

"Sebagai ilustrasi, Pilkada Jawa Barat ada sekitar 70.000 TPS (tempat pemungutan suara). Kalau setiap TPS ada satu saksi, lalu setiap saksi dikasih Rp 100.000, jadi butuh Rp 7 miliar dana hanya buat saksi," ucap dia.

Peneliti senior CSIS J Kristiadi berharap ada transparansi dari setiap politisi dan parpol terhadap pemasukan ataupun pengeluaran selama kampanye. Mereka harus memublikasikan anggaran. Jika tidak, maka harus ada sanksi tegas dari parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com