Kompas.com - 23/05/2013, 18:24 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sistem pengambilan kompensasi uang tunai dalam program bantuan langsung sementara (BLSM) akan berbeda dengan ketika program bantuan langsung tunai (BLT). Jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan dan BLSM terealisasi, mereka yang berhak akan mendapat kartu khusus yang bernama (KPS).

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan, pihaknya tengah mempersiapkan KPS. Nantinya, kartu akan dilengkapi cip seperti e-KTP. Hal ini berbeda dengan BLT yang hanya berupa kupon.

Lantaran hanya berupa kertas, kata Agung, kupon BLT bisa dijual. Nah, KPS nantinya tidak bisa berpindah tangan lantaran akan terekam data pemilik kartu. Jadi, pemilik kartu harus datang sendiri ke kantor pos jika ingin mencairkan dana.

"Supaya ada bedanya dengan kupon yang dulu. Dulu kan kupon bisa dijual. Sekarang tidak bisa karena harus gesek sendiri," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Agung menambahkan, selain untuk program BLSM, KPS akan dipakai juga untuk program kompensasi lain, yakni pemberian jatah beras miskin dan program keluarga harapan. Hanya, realisasi kartu tersebut tergantung pembahasan Rancangan UU APBN Perubahan 2013 antara pemerintah bersama DPR.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah masih membahas RAPBNP 2013. Hingga saat ini, fraksi di DPR belum bulat mendukung BLSM. Masih ada pula perdebatan soal durasi program BLSM berjalan.

Jika pembahasan RAPBNP selesai, lanjut Agung, kartu akan dicetak dan diedarkan kantor pos. Rencananya, sekitar 15,5 juta keluarga sasaran akan menerima kartu. Masing-masing akan mendapat Rp 150 ribu per bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bapak Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) menginginkan begitu diumumkan (harga BBM naik), langsung dibagikan kompensasinya. Ya, pada minggu itu juga harus sudah keluar," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

    Nasional
    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Nasional
    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Nasional
    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Nasional
    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Nasional
    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Nasional
    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Nasional
    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Nasional
    Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

    Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

    Nasional
    Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

    Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

    Nasional
    Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

    Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

    Nasional
    Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

    Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

    Nasional
    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Nasional
    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Nasional
    Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.