Kompas.com - 23/05/2013, 18:24 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sistem pengambilan kompensasi uang tunai dalam program bantuan langsung sementara (BLSM) akan berbeda dengan ketika program bantuan langsung tunai (BLT). Jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan dan BLSM terealisasi, mereka yang berhak akan mendapat kartu khusus yang bernama (KPS).

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan, pihaknya tengah mempersiapkan KPS. Nantinya, kartu akan dilengkapi cip seperti e-KTP. Hal ini berbeda dengan BLT yang hanya berupa kupon.

Lantaran hanya berupa kertas, kata Agung, kupon BLT bisa dijual. Nah, KPS nantinya tidak bisa berpindah tangan lantaran akan terekam data pemilik kartu. Jadi, pemilik kartu harus datang sendiri ke kantor pos jika ingin mencairkan dana.

"Supaya ada bedanya dengan kupon yang dulu. Dulu kan kupon bisa dijual. Sekarang tidak bisa karena harus gesek sendiri," kata Agung di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Agung menambahkan, selain untuk program BLSM, KPS akan dipakai juga untuk program kompensasi lain, yakni pemberian jatah beras miskin dan program keluarga harapan. Hanya, realisasi kartu tersebut tergantung pembahasan Rancangan UU APBN Perubahan 2013 antara pemerintah bersama DPR.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah masih membahas RAPBNP 2013. Hingga saat ini, fraksi di DPR belum bulat mendukung BLSM. Masih ada pula perdebatan soal durasi program BLSM berjalan.

Jika pembahasan RAPBNP selesai, lanjut Agung, kartu akan dicetak dan diedarkan kantor pos. Rencananya, sekitar 15,5 juta keluarga sasaran akan menerima kartu. Masing-masing akan mendapat Rp 150 ribu per bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bapak Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) menginginkan begitu diumumkan (harga BBM naik), langsung dibagikan kompensasinya. Ya, pada minggu itu juga harus sudah keluar," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

    UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

    Nasional
    Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

    Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

    Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

    Nasional
    Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

    Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

    Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

    Nasional
    Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

    Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

    Nasional
    Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

    Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

    Nasional
    Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

    Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

    Nasional
    Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

    Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

    Nasional
    Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

    Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

    Nasional
    Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

    Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

    Nasional
    Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

    Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

    Nasional
    Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

    Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.