Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Seleksi Anggota BPK, Misbakhun Bantah Akan Balas Dendam

Kompas.com - 13/05/2013, 20:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mukhammad Misbakhun mengaku tak punya keinginan untuk membalas dendam kepada pihak-pihak yang pernah menyeretnya ke penjara jika terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota BPK oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin (15/3/2013).

"Apakah ada dendam? Lembaga negara dan jabatan tak boleh jadi ajang balas dendam. Sejak awal, saya katakan tak ada dendam kepada perorangan atau lembaga. Saya terima itu dalam usaha mendewasakan politik saya dalam usia saya yang masih muda," kata Misbakhun merespons pertanyaan Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri.

Selain itu, Misbakhun juga ditanyai mengenai putusan kasusnya di MA oleh anggota DPD lainnya, Sofwat Hadi. Dalam putusan MA, Misbakhun diputus bebas dalam kasus pemalsuan L/C terkait Bank Century.

Misbakhun menjelaskan, isi putusan itu adalah dirinya dinyatakan bebas murni dan hakim membatalkan putusan pengadilan di bawah MA yang sempat memenjarakannya. Putusan itu juga mewajibkan rehabilitasi nama baik serta dikembalikannya harkat, martabat, dan posisi Misbakhun.

"Saya katakan, ini adalah risiko politik karena saya konsisten membongkar kasus Century. Saya terima dan jalani risiko itu. Saya jalani upaya hukum, saya diputus salah dijalani. Saya gunakan jalur hukum juga demi merehabilitasi nama saya," ujar Misbakhun.

Saat ditanya adanya pemberitaan yang menyatakan putusan hakim MA diduga disuap oleh nggota DPD RI, Sarah Mboeik, Misabakhun mengatakan, "Soal tuduhan hakim, itu serangan balik ke diri saya. Bagi saya karena kekuasaan tak pernah mau kalah terhadap musuhnya."

Para anggota DPD juga menanyai Misbakhun soal keputusannya untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Menjawab itu, dia mengatakan sejak awal serius ingin menjadi anggota BPK. Itu sebabnya dia tak ngotot mendapat nomor urut 1 di dapilnya di Jawa Timur, tetapi menerima nomor urut 5.

Dia juga berjanji, apabila terpilih sebagai anggota BPK, dirinya takkan memanfaatkan jabatan itu demi "membantu orang-orang Golkar" lepas dari jeratan audit BPK. "Saya takkan main-main. Terlalu besar risikonya bagi lembaga BPK bila seperti itu," ujarnya. (Rachmat Hidayat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com