Setgab Rapat soal BBM Malam Ini

Kompas.com - 13/05/2013, 16:26 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai-partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) akan membahas soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Senin (13/5/2013) malam ini. Setiap partai koalisi akan menyampaikan pandangannya terkait kebijakan itu.

"Nanti malam kami akan rapat Setgab yang membahas soal BBM. Jadi, kita lihat nanti, apa yang dibahas Setgab," ujar Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin siang.

Hasrul mengungkapkan, Fraksi PPP mempersilakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun, PPP tidak setuju jika ada dana kompensasi yang disebut dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hasrul menuturkan, fraksinya menilai dana kompensasi sebaiknya dialihkan sebagai dana pembangunan infrastruktur.

"Partai Demokrat sebagai partai pemerintah tidak bisa langsung menetapkan. Harus lihat dulu dong pandangan fraksi koalisi," imbuh Hasrul.

Hal senada juga diutarakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far. Marwan juga mengungkapkan, dana kompensasi BLSM sebaiknya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi. Namun, fraksi PKB, kata Marwan, masih belum mengambil sikap pasti.

"Kami lihat dulu perkembangan pertemuan koalisi nanti malam di Sekretariat Setgab di Diponegoro," imbuhnya.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter. Jika direalisasikan, pemerintah akan memberikan kompensasi uang tunai dalam program BLSM sebesar Rp 150.000 per bulan per keluarga yang berhak menerima. BLSM direncanakan diberikan selama empat bulan.

Terkait rencana kenaikan BBM ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan pimpinan DPR pada Senin (13/5/2013) pagi ini di Kantor Presiden, Jakarta. Pertemuan membahas tentang RAPBN-P 2013 yang mencakup pengalokasian dana kompensasi bagi rakyat miskin.

Hasilnya, Presiden SBY berharap agar DPR memaklumi rencana pemerintah memberikan kompensasi uang tunai jika harga BBM dinaikkan. Kompensasi uang tunai diperlukan sebagai proteksi sosial. DPR masih mengkaji usulan pemerintah ini.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

    Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

    Nasional
    Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

    Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

    Nasional
    Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

    Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

    Nasional
    Banjir Rasa Pilpres

    Banjir Rasa Pilpres

    Nasional
    ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

    ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

    Nasional
    Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

    Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

    Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

    Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

    Nasional
    Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

    Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

    Nasional
    Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

    Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

    Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Pakai Sistem Drive Thru, Ini Informasinya

    Nasional
    Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

    Melayat Artidjo Alkostar, Jokowi: Kita Kehilangan Putra Terbaik Bangsa

    Nasional
    PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

    PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

    Nasional
    Polemik Vaksinasi Gotong Royong

    Polemik Vaksinasi Gotong Royong

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

    [POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X