KTP Elektronik Belum Diterima Perbankan

"Wong kita baru mulai kerja sama kok," ujarnya. Terkait perlindungan data kependudukan yang dibagi oleh Kemendagri, Darmin juga menyatakan tidak mampu melakukannya.

Kendati bisa membuat Peratuan BI yang tegas, Darmin tidak mampu menjawab sanksi yang bisa diterapkan.

Dia mengelak dengan mengatakan sulit mengetahui di level mana kebocoran data terjadi. Sebab, biasanya dilakukan "orang dalam" bank.

"BI tidak mencampuri bank sampai ke dalam, mereka bertanggung jawab terhadap rahasia keuangan orang, rahasia data orang, dan itu mestinya tanggung jawab dari bank. Kalau data Anda terbuka, Anda berhak menuntut banknya. Tapi tidak semua data pribadi rahasia, data tabungan pasti rahasia, tapi kalau pinjam uang di bank itu bukan rahasia," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pembaca kartu (card reader) adalah produk dalam negeri dan bisa dibeli di BPPT.

"Kami hanya memfasilitasi kalau ada yang mau beli card reader impor, tapi produksi dalam negeri lebih murah harganya dan BPPT menjual produk itu untuk swasta," tutur Gamawan.

Selain dengan BI, Kemendagri juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk berbagi data kependudukan.

Data ini, kata Dirjen Pajak Fuad Rahmany, akan membantu dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Sebab, saat ini jumlah wajib pajak yang terdaftar baru 60 jutaan dari 110 juta orang yang bekerja di Indonesia.

Lemahnya tingkat kepatuhan membayar pajak disebabkan pula lemahnya akses pada informasi warga dan data tempat tinggalnya.

Bila data nomor pokok wajib pajak dan identitas tunggal sudah berpadu, penelusuran wajib pajak lebih mudah dilakukan.

Gamawan menambahkan, tahun 2013 ini pencetakan KTP elektronik akan mencapai 176 juta.

Namun, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah masih mencari wajib KTP yang belum merekam data untuk KTP elektronik. Diperkirakan masih sekitar 16 juta wajib KTP yang belum merekam data.