Kompas.com - 27/04/2013, 20:58 WIB
Penulis Inggried DW
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com — Tim gabungan kejaksaan gagal melakukan eksekusi terhadap mantan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, Rabu (24/4/2013) lalu, di kediamannya, kawasan Dago Pakar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Susno, yang terjerat kasus korupsi, bersikeras tak mau dieksekusi.

Alasan yang dijadikan dasar penolakan Susno dan tim kuasa hukumnya adalah tidak adanya pencantuman perintah penahanan dalam amar putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Menurut pihak Susno, putusan itu batal demi hukum karena tak memuat perintah eksekusi. Pendapat yang sama juga disampaikan mantan Menteri Kehakiman, yang juga Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Namun, pendapat berbeda disampaikan sejumlah praktisi hukum, dan Ketua Mahkamah Konstitusi AKil Mochtar. Bagaimana melihat duduk persoalan perdebatan soal eksekusi Susno? Sebenarnya, bisakah ia dieksekusi?

Akar perdebatan

Argumentasi hukum yang digunakan pihak Susno adalah ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k UU Nomor 81 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan pasal itu menyatakan bahwa surat pemidanaan harus memuat perintah agar terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan. Pihak Susno menafsirkan, sesuai Pasal 197 Ayat 2 putusan batal demi hukum jika tak memuat perintah eksekusi.

Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ini pernah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan oleh  Parlin Riduansyah. Saat itu, Yusril Izha Mahendra bertindak sebagai kuasa hukumnya.

Dalam putusan yang dibacakan pada 22 November 2012, MK berpendapat, dalam penjelasan KUHP disebutkan, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan pidana seperti diatur Pasal 197, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna, menurut MK, hakim dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

"Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan," demikian bunyi putusan MK.

MK juga berpendapat, jika perkaranya berdampak tidak meluas seperti penghinaan, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum jika putusan dinyatakan batal demi hukum. Namun, jika perkaranya berdampak sangat luas seperti korupsi, tetapi harus batal demi hukum, pendapat MK, maka putusan itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat.

Berbagai pendapat

Sejumlah kalangan mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Ketua MK Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie turut memberikan pendapat. Apa kata mereka soal pro kontra tafsir atas Pasal 197 KUHAP itu?

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar

Menanggapi pro kontra soal tafsir atas Pasal 197 itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengatakan, tidak dicantumkannya Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dalam amar putusan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji tidak serta-merta akan membatalkan proses eksekusi terhadapnya. Jika ditafsirkan demikian, menurutnya, seluruh terpidana dalam kasus hukum akan minta dikeluarkan dari penjara.

"Dia lawyer pasti akan mengambil sudut yang memenangkan kliennya. Kalau asumsi sebaliknya, yang dulu batal semua dong," kata Akil saat ditemui di MK, Kamis (25/4/2013).

Akil mengatakan, putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht). Oleh karena itu, wajar jika kejaksaan melakukan eksekusi terhadap Susno, yang menjadi terpidana kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Fokus Rekrut PPPK, Pemerintah Tiadakan Penerimaan CPNS Tahun ini

    Fokus Rekrut PPPK, Pemerintah Tiadakan Penerimaan CPNS Tahun ini

    Nasional
    Nadiem: Kurikulum Prototipe Akan Kembalikan Peran Guru sebagai Pemimpin Pembelajaran

    Nadiem: Kurikulum Prototipe Akan Kembalikan Peran Guru sebagai Pemimpin Pembelajaran

    Nasional
    Rapat Mensos dengan Komisi VIII Memanas Gara-gara Persoalan Komunikasi, Sekjen Kemensos Diminta Keluar

    Rapat Mensos dengan Komisi VIII Memanas Gara-gara Persoalan Komunikasi, Sekjen Kemensos Diminta Keluar

    Nasional
    Kemenkes: 882 Kasus Omicron di Indonesia, 649 dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri

    Kemenkes: 882 Kasus Omicron di Indonesia, 649 dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri

    Nasional
    Dua Orang Dekat Jokowi dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Dua Orang Dekat Jokowi dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Nasional
    Timsel Libatkan BIN-PPATK untuk Cek Rekam Jejak Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Timsel Libatkan BIN-PPATK untuk Cek Rekam Jejak Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nasional
    OTT di Langkat, KPK Amankan Sejumlah Orang

    OTT di Langkat, KPK Amankan Sejumlah Orang

    Nasional
    KPK Tangkap Tangan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin

    KPK Tangkap Tangan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin

    Nasional
    Tingkatkan Peran Pemuda Dalam Perdamaian Dunia, Dompet Dhuafa Gelar “Youth for Peace Camp”

    Tingkatkan Peran Pemuda Dalam Perdamaian Dunia, Dompet Dhuafa Gelar “Youth for Peace Camp”

    Nasional
    Kasus Harian Covid-19 pada 18 Januari Tertinggi Sejak Oktober 2021

    Kasus Harian Covid-19 pada 18 Januari Tertinggi Sejak Oktober 2021

    Nasional
    Anggaran Kemendesa PDTT 2021 Terserap Rp 2,94 Triliun, Berikut Rinciannya

    Anggaran Kemendesa PDTT 2021 Terserap Rp 2,94 Triliun, Berikut Rinciannya

    Nasional
    Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nasional
    Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

    Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

    Nasional
    Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

    Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

    Nasional
    Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

    Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.