Kompas.com - 27/04/2013, 19:45 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan tak pernah memberikan perlindungan fisik kepada mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji. Selama ini, LPSK hanya melakukan pendampingan.

"Bentuk perlindungan terhadap Susno saat ini berupa pendampingan dan pemenuhan hak prosedural karena posisi Susno yang juga sebagai terpidana dan fisiknya dalam penguasaan aparat penegak hukum," kata Juru Bicara LPSK Maharani Siti Shopia, di Jakarta, Sabtu (27/4/2013).

Menurut Maharani, sejak keberadaannya terakhir di Polda Jabar, Susno tidak pernah datang ke LPSK. Ia memaparkan, selama ini, LPSK telah berperan dalam memberikan perlindungan terhadap Susno, di antaranya permohonan keringanan hukuman kepada majelis hakim, hingga yang bersangkutan memperoleh vonis hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa.

"Berdasarkan permintaan Susno dan penilaian LPSK, perlindungan terhadap Susno sejak April 2010 telah diperpanjang selama 3 kali. Namun syarat perlindungan yang diberikan LPSK sangat ketat," katanya.

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan korban, saksi dan korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan atau korban.

Salah satu syarat yang wajib dipatuhi saksi jika masuk program perlindungan LPSK adalah bertindak kooperatif terhadap proses penegakan hukum.

"Setiap saksi yang masuk dalam perlindungan LPSK wajib menandatangani perjanjian perlindungan. Dalam perjanjian tersebut mewajibkan saksi untuk bersikap kooperatif dalam proses penegakan hukum dan mau memberikan kesaksian dalam proses peradilan," papar Rani.

Oleh karena itu, LPSK menyayangkan jika ada pihak yang menduga alotnya proses eksekusi terhadap Susno karena dalam perlindungan LPSK. Ia menekankan, perlindungan yang diberikan LPSK bukan untuk menghambat proses hukum.

"Tetapi justru mendorong berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Sehingga tidak ada satu pun orang yang memanfaatkan perlindungan LPSK untuk mangkir dalam proses penegakan hukum," katanya.

Minta perlindungan LPSK

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

    Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

    Nasional
    Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

    Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

    Nasional
    Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

    Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

    Nasional
    Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai 79,9 Persen, Diharapkan 2023 Dioperasikan

    Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai 79,9 Persen, Diharapkan 2023 Dioperasikan

    Nasional
    Jokowi Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra: Kita Nikmati Dinamika Jelang 2024

    Jokowi Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra: Kita Nikmati Dinamika Jelang 2024

    Nasional
    Kemenhub Berencana Tak Batasi Jumlah Penumpang Pesawat untuk Jemaah Haji 2022

    Kemenhub Berencana Tak Batasi Jumlah Penumpang Pesawat untuk Jemaah Haji 2022

    Nasional
    Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi 2024, PDI-P Ingatkan Soal Taat Konstitusi

    Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi 2024, PDI-P Ingatkan Soal Taat Konstitusi

    Nasional
    Azis Mengaku Pernah Ditakut-takuti Eks Penyidik KPK Robin Patuju Terkait Perkara

    Azis Mengaku Pernah Ditakut-takuti Eks Penyidik KPK Robin Patuju Terkait Perkara

    Nasional
    Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

    Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

    Nasional
    Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

    Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

    Nasional
    Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

    Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

    Nasional
    Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

    Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

    Nasional
    Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

    Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

    Nasional
    Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

    Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

    Nasional
    Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

    Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.