Kompas.com - 05/04/2013, 15:37 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang mulai mengarah kepada keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terungkap dari pengakuan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault seusai diperiksa KPK sebagai saksi Hambalang, Jumat (5/4/2013). Adhyaksa mengaku diajukan pertanyaan penyidik KPK yang mengarah ke anggota DPR.

"Setelah diperiksa dua jam sebagai saksi, saya lihat makin mengerucut dan untuk penguatan dakwaan. Ada juga beberapa pertanyaan ke saya soal legislatif," kata Adhyaksa di Gedung KPK, Jakarta.  

Menurut Adhyaksa, pemeriksaan keduanya ini sudah mengarah ke pendalaman kasus. Ada hal-hal baru mengenai anggota DPR dan sejumlah tokoh yang ditanyakan kepadanya. "Kan saya jadi menteri selama lima tahun tuh, kan kenal tokoh-tokoh dan anggota DPR, jadi tuh arahnya lebih ke pendalamanlah," ungkap Adhayaksa.

Sayangnya, dia enggan menyebutkan nama anggota DPR dan tokoh-tokoh lain yang digali perannya oleh penyidik KPK tersebut. Adhyaksa mengaku diajukan pertanyaan mengenai perubahan anggaran Hambalang dari Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun.

Alokasi anggaran proyek tersebut disetujui melalui pembahasan di DPR, tepatnya di Komisi X. "Pokoknya ada pertanyaan ke saya tentang anggota dewan, itu saja. Kan saya lima tahun jadi menteri nih, kenapa anggaran dari Rp 125 miliar jadi Rp sekitar 2,7 triliun, itu kan bukan pada periode saya," kata Adhyaksa.

Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan empat tersangka. Keempatnya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Adapun Andi, Deddy, dan Teuku Bagus ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, sementara Anas diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang.

Diduga, saat penerimaan hadiah itu terjadi, Anas masih menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. Sejak dalam tahap penyelidikan, KPK menduga ada yang janggal dengan proses penganggaran proyek Hambalang. Salah satunya ialah mengenai persetujuan kontrak tahun jamak (multiyears).

Sejumlah anggota Komisi X DPR telah diperiksa dan diajukan pertanyaan mengenai penganggaran proyek ini. Mereka yang diperiksa sebagai saksi di antaranya ialah Zulfadhli (Partai Golkar), Angelina Sondakh (Partai Demokrat), Mahyuddin (Partai Demokrat), Gede Pasek Suardika (Partai Demokrat), I Wayan Koster (PDI-Perjuangan), Primus Yustisio (Partai Amanat Nasional), Rully Chairul Azwar (Partai Golkar), Kahar Muzakir (Partai Golkar), dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio (PAN).

Seusai diperiksa, para anggota dewan ini rata-rata mengaku ditanya penyidik KPK seputar persetujuan anggaran Hambalang. Mahyuddin, Rully, dan Koster mengungkapkan kalau persetujuan kontrak tahun jamak atau multiyears untuk anggaran Hambalang tidak melalui pembahasan di DPR. Menurut Koster, pembahasan usulan multiyears dilakukan di luar parlemen. Sementara menurut Mahyuddin, persetujuan itu langsung melibatkan Kementerian Keuangan, tidak perlu melalui DPR.

Meskipun demikian, menurut mereka, untuk nilai anggaran proyek, pembahasannya harus melalui DPR. Semua anggota Komisi X DPR, kata mereka, sepakat dalam menyetujui nilai anggaran Hambalang. Keterangan sedikit berbeda disampaikan Primus.

Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Primus mengungkapkan bahwa sebagian anggota DPR semula tidak setuju dengan proyek Hambalang. Menurut Primus, pengadaan pusat pelatihan olahraga yang diusulkan pada 2010 itu tidak menjadi prioritas dibanding pelaksanaan SEA Games. Eko juga mengatakan kalau dia menolak usulan anggaran Hambalang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

    Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

    Nasional
    Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

    Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

    Nasional
    Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Nasional
    Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

    Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

    Nasional
    UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

    UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

    Nasional
    Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

    Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

    Nasional
    Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

    Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

    Nasional
    Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

    Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

    Nasional
    UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

    UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

    Nasional
    Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

    Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

    Nasional
    Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

    Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.