Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sibuk Urus Caleg, Rapat Komisi VI DPR Pun Ditunda

Kompas.com - 04/04/2013, 13:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setahun menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, aktivitas rapat yang dilakukan komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin berkurang. Pada Kamis (4/4/2013) ini saja, hanya Komisi VI yang melakukan rapat dengar pendapat sebanyak dua kali. Namun, rapat kedua yang seharusnya dilakukan pada pukul 13.00 akhirnya ditunda karena sedikitnya wakil rakyat yang hadir.

"Ya memang rapat akhirnya ditunda karena yang bisa hanya 12 orang," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima saat dihubungi, Kamis siang.

Aria mengatakan, sedikitnya anggota Dewan yang hadir karena masih disibukkan dengan urusan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) yang harus diserahkan pada awal April ini.

"Sebagian besar masih melengkapi dokumen KPU," katanya. 

Padahal, rapat itu sedianya akan dihadiri sejumlah Deputi BUMN dan PT Industri Sandang Nusantara. Sebelum rapat itu, Komisi VI juga melakukan rapat dengan pejabat BUMN pada pagi harinya, tetapi hanya dihadiri delapan anggota dewan. Meski demikian, rapat tetap dilanjutkan, tetapi tidak menghasilkan keputusan apa pun karena tidak memenuhi kuorum.

Sementara itu, di komisi-komisi lain, tidak tampak aktivitas berarti. Hanya sejumlah alat kelengkapan yang melakukan rapat seperti Badan Legislasi (Baleg) yang melakukan rapat internal tentang RUU Pilpres dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada rapat paripurna Selasa (2/4/2013) lalu, jumlah anggota dewan yang hadir pun kian berkurang. Biasanya, dalam setiap rapat paripurna dilakukan, sekitar 300 anggota Dewan hadir. Pada Selasa kemarin, tampak hanya ada 290 anggota yang hadir dari total 550 anggota yang ada.

Ikuti berita terkait dinamika politik jelang Pemilu 2014 dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

    Nasional
    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com