Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan, Mahfud, dan Rhoma Masuk Tiga Besar Capres Alternatif

Kompas.com - 28/03/2013, 12:35 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Jakarta (LSJ) merilis hasil survei calon Presiden alternatif 2014. Hasil survei tersebut memunculkan nama Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan elektabilitas tertinggi sebagai capres alternatif.

"Dahlan paling banyak dipilih responden sebagai capres karena dinilai sebagai pemimpin sederhana, responsif, jujur, dan merakyat," kata Peneliti Senior LSJ Rendy Kurnia di Jakarta, Kamis (28/3/2013). Dahlan mengantongi suara 17,2 persen.

Setelah Dahlan, muncul nama Mahfud MD dengan 13,1 persen dukungan dan pedangdut Rhoma Irama dengan10,8 persen. Namun, dari sisi popularitas, Dahlan kalah dari Rhoma Irama.

Rendy mengatakan, masyarakat menginginkan capres alternatif selain capres yang telah memiliki kendaraan politik. Capres alternatif ini sering muncul di media dan dinilai berpotensi maju dalam Pilpres 2014. Para capres alternatif ini utamanya memiliki modal popularitas.

"Di tengah merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap parpol karena banyak kader terlibat korupsi, sosok capres diharapkan dapat memberi angin segar dalam proses demokrasi 2014," terang Rendy. Setelah itu pada posisi empat muncul Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (5,2 persen) dan disusul Sri Mulyani Indrawati (3,9 persen).

Kemudian, secara berturut-turut yakni Chairul Tanjung (3,6 persen), Djoko Suyanto (2,8 persen), Rizal Ramli (2,5 persen), Pramono Edhie Wibowo (1,9 persen), dan Irman Gusman (1,4 persen). Berikutnya, Gita Wirjawan (1,3 persen), Anies Baswedan (1,1 persen), tokoh lainnya (6,9 persen), tidak tahu (28,3 persen).

Rendy mengatakan survei tersebut dilakukan pada 4 Februari sampai 16 maret 2013 melibatkan 1.225 responden dari 33 provinsi. Rentang kesalahan yang digunakan adalah 2,8 persen.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Nasional
    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com