Kompas.com - 27/03/2013, 20:50 WIB
Penulis Amir Sodikin
|
EditorRusdi Amral

JAKARTA, KOMPAS.com — Di kala publik menunjukkan kemuakannya terhadap kondisi negeri yang masih dicengkeram isu korupsi, ternyata masih ada partai politik yang menunjukkan sikap permisifnya terhadap kehadiran koruptor. Ternyata, korupsi bukanlah musuh bersama bagi partai politik.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, dan Peneliti Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, di Jakarta, Rabu (27/3/2013). Salah satu fenomena terkini adalah soal perayaan masuknya Susno Duadji menjadi anggota Partai Bulan Bintang. Masuknya seseorang ke parpol memang hak kedua belah pihak, tetapi perayaan masuknya seseorang yang telah lama diketahui terlibat dalam perkara korupsi sungguh menimbulkan begitu banyak tanda tanya.

"Fenomena seperti ini pantas bagi kita untuk mempertanyakan kepedulian parpol dan sensitivitas mereka dalam memberantas korupsi," kata Oce. Sikap permisif terhadap koruptor, acuh-tak acuh, masa bodoh, masih banyak dipertontonkan oleh para politisi parpol. Tak ada cara lain untuk memberi pelajaran kepada parpol seperti itu, kecuali dengan menggunakan hak sebagai pemilih dengan tidak memilih mereka.

"Harusnya parpol sadar, pemberantasan korupsi itu sedang jadi perhatian publik. Ini melawan arus namanya jika mereka masih permisif terhadap korupsi," papar Oce. Nyata sudah bahwa korupsi bukanlah musuh bagi parpol seperti itu. Mereka ternyata masih menerima perilaku buruk korupsi.

Abdullah Dahlan mengatakan, fenomena permisifnya parpol terhadap isu korupsi makin mengonfirmasi bahwa orientasi parpol masih patut dipertanyakan walaupun di dalam tubuh parpol itu bercokol orang-orang pintar. "Kondisi ini memprihatinkan bagi proses pemilu dan demokrasi yang kita bangun," katanya.

Ternyata, di era Reformasi di segala bidang, parpol-lah yang hingga kini masih pada status quo, stagnan, tak berubah, dan tak jelas arahnya. "Partai tidak banyak berubah perilakunya. Soal pencalegan pun sangat tinggi nuansa transaksi kandidatnya. Transaksi kandidat caleg masih menjadi jurus parpol untuk mengambil keuntungan," kata Abdullah.

Selama biaya politik di negeri ini sangat mahal, maka perilaku buruk itu akan terus terpelihara dan meregenerasi. Mulai dari perekrutan anggota hingga penjaringan caleg, tak akan banyak yang diharapkan sebagai sarana rekrutmen politik yang bisa memberi kontribusi positif terhadap pendidikan politik di negeri ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Parpol butuh uang banyak menjelang pemilu, itu intinya," kata Abdullah. Idealnya proses pencalegan adalah arena yang tepat bagi parpol dalam membangun dan memperbaiki citra.

Bagaimanapun, kata Abdullah, parpol adalah instrumen awal dalam melahirkan calon pejabat publik, utamanya gambaran DPR kita ke depan. Artinya, jika parpol tak melakukan seleksi yang ketat dalam proses pencalegan, permisif terhadap isu korupsi, maka akan ada implikasi serius pula terhadap gambaran masa depan parlemen dan demokrasi kita.

Seharusnya, parpol punya kriteria yang jelas untuk merekrut anggota ataupun caleg. "Kriteria misalnya memiliki integritas yang jelas, visi dan misi yang jelas ketika caleg akan diusung sebagai kandidat legislatif," papar Abdullah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sutrisno Bachir: Kalau Mau PAN Besar, Harus Turun ke Bawah

Sutrisno Bachir: Kalau Mau PAN Besar, Harus Turun ke Bawah

Nasional
Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Nasional
Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Nasional
Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Nasional
Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Nasional
Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.