Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ketum, Demokrat Akan Terus Jadi Bayi

Kompas.com - 27/03/2013, 19:10 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti berpendapat, Partai Demokrat akan mengalami kerugian besar jika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

"Saya tak tahu apakah teman-teman di Demokrat sudah melakukan kajian, simulasi politik mengenai untung ruginya kalau SBY jadi ketum partai? Buat saya, baik untuk SBY maupun Demokrat justru kerugian besar kalau SBY dipilih jadi ketum," kata Ikrar di Jakarta, Rabu ( 27/3/2013 ).

Seperti diberitakan, sebanyak 26 Ketua Dewan Pimpinan Daerah mengaku ingin agar SBY menjadi ketum. Sisanya, lima DPD, memilih Ani Yudhoyono. Proses pemilihan akan dilakukan dalam kongres luar biasa (KLB) di Bali pada 30-31 Maret 2013 .

Ikrar mengatakan, para pengurus Demokrat di daerah harus mempertimbangkan pernyataan SBY selaku Presiden kepada para menteri agar fokus bekerja hingga akhir jabatan di 2014 . Pernyataan itu berkali-kali disampaikan Presiden sejak dimulainya tahun politik di awal 2013 .

Jika para menteri selalu menyebut Presiden hanya akan mengurusi partai di Sabtu, Minggu, dan hari libur, Ikrar mempertanyakan, mengapa Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sampai menegur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi ketika ikut mengkampanyekan pasangan yang diusung PDIP dalam Pilgub.

"Orang akan katakan, ohh benar Presiden lebih mementingkan partai dibanding negara," kata Ikrar.

Selain itu, tambah dia, Demokrat tidak akan dewasa jika SBY menjadi ketum. "Itu akan menjadikan Demokrat bayi yang terus menjadi bayi, tidak akan menjadi dewasa. Semua tergantung SBY. Itu jadikan Demokrat sebagai fans club SBY. Seorang pemimpin tidak akan bisa langgeng sampai akhir hayat," ucapnya.

Ikrar mempertanyakan apakah SBY masih laku untuk dijual dalam Pemilu. Ikrar berpendapat SBY tak lagi laku dijual lantaran berbagai masalah negara selama ini seperti kasus penyerangan Lapas di Sleman, pengerangan Markas Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Berbagai kasus itu membuat legitimasi SBY merosot menjelang akhir masa jabatannya.

"Mungkin saja SBY menjadi ketum sebagai tokoh pemersatu di internal. Pertanyaannya, apakah dia sebagai Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pembina tidak cukup menjadi tokoh pemersatu? Apakah dia tidak percaya kepada orang lain yang bukan mustahil akan lebih mampu jadi pemersatu partai?," pungkas Ikrar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com