Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ketum, Demokrat Akan Terus Jadi Bayi

Kompas.com - 27/03/2013, 19:10 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti berpendapat, Partai Demokrat akan mengalami kerugian besar jika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

"Saya tak tahu apakah teman-teman di Demokrat sudah melakukan kajian, simulasi politik mengenai untung ruginya kalau SBY jadi ketum partai? Buat saya, baik untuk SBY maupun Demokrat justru kerugian besar kalau SBY dipilih jadi ketum," kata Ikrar di Jakarta, Rabu ( 27/3/2013 ).

Seperti diberitakan, sebanyak 26 Ketua Dewan Pimpinan Daerah mengaku ingin agar SBY menjadi ketum. Sisanya, lima DPD, memilih Ani Yudhoyono. Proses pemilihan akan dilakukan dalam kongres luar biasa (KLB) di Bali pada 30-31 Maret 2013 .

Ikrar mengatakan, para pengurus Demokrat di daerah harus mempertimbangkan pernyataan SBY selaku Presiden kepada para menteri agar fokus bekerja hingga akhir jabatan di 2014 . Pernyataan itu berkali-kali disampaikan Presiden sejak dimulainya tahun politik di awal 2013 .

Jika para menteri selalu menyebut Presiden hanya akan mengurusi partai di Sabtu, Minggu, dan hari libur, Ikrar mempertanyakan, mengapa Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sampai menegur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi ketika ikut mengkampanyekan pasangan yang diusung PDIP dalam Pilgub.

"Orang akan katakan, ohh benar Presiden lebih mementingkan partai dibanding negara," kata Ikrar.

Selain itu, tambah dia, Demokrat tidak akan dewasa jika SBY menjadi ketum. "Itu akan menjadikan Demokrat bayi yang terus menjadi bayi, tidak akan menjadi dewasa. Semua tergantung SBY. Itu jadikan Demokrat sebagai fans club SBY. Seorang pemimpin tidak akan bisa langgeng sampai akhir hayat," ucapnya.

Ikrar mempertanyakan apakah SBY masih laku untuk dijual dalam Pemilu. Ikrar berpendapat SBY tak lagi laku dijual lantaran berbagai masalah negara selama ini seperti kasus penyerangan Lapas di Sleman, pengerangan Markas Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Berbagai kasus itu membuat legitimasi SBY merosot menjelang akhir masa jabatannya.

"Mungkin saja SBY menjadi ketum sebagai tokoh pemersatu di internal. Pertanyaannya, apakah dia sebagai Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pembina tidak cukup menjadi tokoh pemersatu? Apakah dia tidak percaya kepada orang lain yang bukan mustahil akan lebih mampu jadi pemersatu partai?," pungkas Ikrar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com