Pemerintah Dinilai Belum Paham Mafia

Menurut Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan Arsil, lebih baik pemerintah menarik draf RUU KUHAP.

Alasannya bukan sekadar penyadapan oleh KPK yang memerlukan izin hakim komisaris, melainkan karena pengaturan penyadapan dalam RUU itu masih minim.

”Dalam draf seolah-olah hanya dibahas tentang perizinan dan jangka waktu penyadapan. Padahal, ada banyak hal krusial yang dapat diatur,” ujar dia.

Arsil mencontohkan soal pembuktian suara orang dalam rekaman penyadapan benar-benar suara orang yang menjadi target. ”Itu baru hal sederhana, lalu bagaimana bila ada rekaman percakapan dari orang-orang yang bukan menjadi target penyadapan? Bagaimana memastikan tak ada salah tafsir dalam pembicaraan yang disadap,” ujarnya.

Menurut Arsil, tidak perlu dimasukkan soal pengecualian izin penyadapan oleh KPK di dalam KUHAP. ”Cukup diatur kemudian di dalam UU KPK. Jadi, nantinya yang direvisi itu UU KPK” katanya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menilai, munculnya keberatan dari KPK tersebut menunjukkan adanya kesalahan pemerintah saat menyusun draf RUU KUHAP. Pasalnya, RUU itu inisiatif pemerintah. ”Mengapa tidak menyosialisasikan dulu sebelum draf RUU itu diserahkan ke DPR,’’ ujar Eva.

Ketika pemerintah sudah menyerahkan draf RUU KUHAP ke ke DPR, seharusnya sudah tidak ada masalah, seperti keberatan dari salah satu lembaga penegak hukum terhadap isinya. ”(Kasus keberatan KPK) ini seperti jadi mainan. Mohon pemerintah yang sopan,” ucapnya.

Kunjungan kerja

Terkait pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP, Komisi III berencana melakukan kunjungan kerja ke Rusia, Perancis, Inggris, dan Belanda. Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran memperkirakan biaya kunjungan itu sekitar Rp 6,5 miliar.

Menurut Dimyati, kunjungan itu hanya akan diikuti anggota Komisi III yang menaruh perhatian besar dan akan intensif membahas dua RUU itu. Jadwal pasti kunjungan juga belum ada karena masih harus berkoordinasi dengan negara tujuan. ”Rencananya, saya ke Inggris,” kata politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini.