KPK Masih Kejar Pihak Lain

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengembangan atas peristiwa tangkap tangan hakim Setyabudi Tejocahyono di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/3/2013) siang. KPK masih mengejar orang yang diduga sebagai pemberi uang dan juga orang lain yang kemungkinan ikut menerima uang.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, sebagian tim penyidik KPK masih berada di Bandung. “Sebagian tim masih berada di Bandung,” ujarnya, saat ditanya apakah ada kemungkinan penangkapan lain malam ini.

Sejauh ini KPK telah meringkus empat orang yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dan seorang petugas keamanan untuk dimintai keterangan. Selain Setyabudi, tiga orang lain yang diringkus KPK adalah seorang pria bernama Asep, yang diduga sebagai perantara, serta pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat dan Bendahara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Pupung. KPK juga mengamankan seorang petugas keamanan PN Bandung untuk dimintai keterangan.

Keempat orang yang diduga terlibat ini ditangkap di dua lokasi terpisah oleh tim penyidik yang berbeda. Hakim Setyabudi ditangkap bersama Asep di ruangannya di PN Bandung, sedangkan Herry dan Pupung ditangkap di kantor Pemkot Bandung. Bersamaan dengan penangkapan di ruangan Setyabudi, KPK menyita barang bukti uang senilai Rp 150 juta. Selain itu, KPK mengamankan sejumlah uang pecahan Rp 100.000 dari mobil Asep yang diparkir di luar lingkungan PN Bandung.

Uang pecahan Rp 100.000 yang belum diketahui jumlahnya itu diduga akan diberikan kepada pihak-pihak lain. Johan belum dapat memastikan peran Herry dan Pupung dalam tangkap tangan ini. “Keduanya dianggap tahu,” ujar Johan.

Kini, keempat orang dan seorang petugas keamanan itu sudah diamankan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, untuk pemeriksaan lebih jauh. Dugaan sementara, uang Rp 150 juta diberikan oleh Asep kepada Setyabudi terkait dengan penanganan perkara korupsi bantuan sosial (bantuan sosial) di Pemkot Bandung.

Setyabudi merupakan Ketua Majelis Hakim yang memutuskan perkara korupsi bansos Pemkot Bandung pada pertengahan Desember tahun lalu. Tujuh terdakwa dalam perkara korupsi bansos tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun ditambah denda masing-masing Rp 50 juta subsider satu bulan penjara. Terdakwa juga diharuskan membayarkan uang pengganti Rp 9,4 miliar yang ditanggung bersama. Adapun kerugian negaranya mencapai Rp 66 miliar.

Ketujuh terdakwa itu adalah mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Rochman, Kepala Bagian Tata Usaha Uus R, ajudan Wali Kota Bandung Dada Rosada bernama Yanos Septadi, ajudan Sekretaris Daerah Bandung Luthfan Barkah, staf keuangan Pemkot Bandung Firman Himawan, serta kuasa Bendahara Umum Havid Kurnia, dan Ahmad Mulyana.

Vonis majelis hakim tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta keenam terdakwa dihukum dengan hukuman 3 tahun penjara sementara Rochman 4 tahun penjara. Adapun denda yang dituntut pada ketujuh terdakwa sebesar Rp 100 juta.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KPK Tangkap Tangan Hakim Bandung