Fitra: Badan Anggaran DPR Perlu Dirombak

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak perombakan Badan Anggaran (Banggar) di Dewan Perwakilan Rakyat. Fitra menuntut adanya Banggar baru yang lebih kredibel dan profesional untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

"Banggar ini jadi alat ATM parpol. Banggar adalah alat kelengkapan paling gemuk yang ada di DPR, sebanyak 21 anggota. Tidak aneh karena Banggar memang sudah jadi target karena bisa menambah kas parpol," ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, saat dihubungi, Jumat (22/3/2013).

Ia mencontohkan, praktik-praktik korupsi yang terjadi pada kasus wisma atlet, Kementerian Pendidikan Nasional, pengadaan Al Quran, alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), dan korupsi PLTS adalah bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum anggota Banggar.

Menurut Yuna, kewenangan yang dimiliki Banggar saat ini terlalu luas. Banggar membahas hingga satuan tiga yang menyangkut nilai proyek berbagai program di kementerian atau lembaga. Padahal, dengan begitu banyaknya target yang dimiliki DPR, seorang anggota Banggar tidak akan mungkin mampu menelaah satu per satu proyek-proyek itu. Selain itu, menurutnya, pemahaman setiap anggota Banggar itu juga berbeda.

"Ada ribuan proyek yang harus ditelaah. Dalam waktu enam bulan, saya pikir tak akan bisa Banggar bekerja optimal," kata Yuna.

Selain itu, Yuna juga berpendapat, kewenangan diskresi terkait alokasi dana optimalisasi yang dimiliki Banggar juga membuka peluang terjadinya ruang negosiasi antara oknum pejabat pemerintah dan oknum anggota Banggar. Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan dana optimalisasi lebih.

"Kami mendorong agar Banggar tidak punya diskresi seperti ini karena kan semua hak anggaran ada di semua anggota DPR," ujarnya.

Ia menyarankan, sebaiknya pembahasan anggaran hanya dilakukan di komisi-komisi terkait. "Bentuk Banggar baru yang tidak segemuk sekarang yang kerjanya hanya untuk menyinkronisasi. Sifatnya bisa ad hoc atau permanen," ujar Yuna.

Para anggota dari Banggar baru itu, ujar Yuna, disarankan bergiliran agar tidak membuat budaya kongkalikong yang mengakar. Ia menambahkan, kinerja Banggar dan para komisi ke depan juga perlu disokong dengan kehadiran budget office.

"Budget office ini terdiri dari para akademisi profesional, bukan anggota DPR untuk menyuplai informasi dan pengetahuan kepada anggota dewan. DPR harus disokong informasi yang memadai, jangan sampai kalah dengan pemerintah yang diisi para ahli ekonomi makro," papar Yuna.