Kompas.com - 14/03/2013, 18:49 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Nilai aset yang dimiliki mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, ditaksir mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Hingga Kamis (14/3/2013) ini, Komisi Pemberantasan Korupsi baru menyita aset Djoko yang total nilainya di bawah Rp 100 miliar. Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya masih terus menelusuri aset Djoko.

"Tentu lebih (dari Rp 100 miliar) ya. Sedang ditelusuri, belum ada kesimpulan apakah ada penyitaan aset lagi atau tidak," kata Johan di Jakarta.

Lebih jauh Johan mengatakan, penelusuran aset ini akan berhenti seiring dengan dilimpahkannya perkara Djoko ke pengadilan. Dia belum dapat memastikan berapa persen proses penelusuran aset Djoko sudah berlangsung. "Itu penyidik yang tahu," katanya.

Sejauh ini KPK sudah menyita 33 aset Djoko. Ke-33 aset itu terdiri dari 26 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan empat mobil milik Djoko.

Penyitaan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) yang menjerat Djoko. Tujuannya mencegah perpindahan aset selama proses penyidikan berlangsung.

KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM. Jenderal bintang dua itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga merugikan keuangan negara.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK menjerat Djoko dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Modus pencucian uang Djoko diduga dilakukan melalui pembelian aset berupa properti, baik tanah maupun lahan, dan diatasnamakan kerabat serta orang dekat Djoko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait TPPU ini, pengacara Djoko, Hotma Sitompoel, pernah mengatakan, kliennya akan melakukan pembuktian terbalik atas kepemilikan aset tersebut di pengadilan nanti. Menurut Hotma, sedianya KPK tidak mengusut aset Djoko yang tidak berkaitan dengan kasus simulator SIM.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

    Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

    Nasional
    Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

    Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

    Nasional
    Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

    Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

    Nasional
    Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

    Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

    Nasional
    Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

    Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

    Nasional
    Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

    Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

    Nasional
    Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

    Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

    Nasional
    Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

    Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

    Nasional
    Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

    Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

    Nasional
    Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

    Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

    Nasional
    Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

    Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

    Nasional
    Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

    Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

    Nasional
    Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

    Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

    Nasional
    Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

    Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

    Nasional
    PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

    PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.