Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Penegak Hukum Fokus Awasi Pengadaan Barang

Kompas.com - 11/03/2013, 23:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar lembaga penegak hukum dan institusi lainnya memberikan perhatian terhadap penyimpangan APBN, khususnya terkait pengadaan barang. Pasalnya, Presiden melihat banyak penyimpangan dalam praktik pengadaan barang yang telah merugikan negara.

"Sudah saatnya KPK dengan yang lain-lain memikirkan, membidik anggaran besar yang sarat dengan korupsi, sarat dengan permainan, baik sejak APBN-APBD disusun, sampai dicairkan dan digunakan. Mungkin kita sering merasakan, tapi tidak mudah untuk membuktikan. Saya harapkan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP mencegah. Pengadaan barang ini luar biasa," kata Presiden dalam sambutan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) aksi bersama terkait reformasi tata kelola sektor kehutanan di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/3/2013).

Presiden mencontohkan penyimpangan pengadaan mobil. Sedianya, anggaran negara akan digunakan untuk membeli 10 mobil. Namun, kata dia, akibat mark-up, hanya lima mobil yang bisa dibeli. Penyimpangan seperti itu terungkap dalam kasus yang melibatkan anggota DPR, pemerintah, DPRD, hingga kepala daerah.

Dalam upaya pencegahan korupsi pengadaan barang, Presiden berharap semua pihak "meniru" MoU reformasi tata kelola sektor kehutanan, yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, serta Komnas HAM. "Barangkali perlu MoU, pengawasan APBN-APBD. Duduklah bersama BPK, BPKP, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian/lembaga yang lain," pungkas Presiden.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK selama ini sudah fokus dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di pengadaan barang dan jasa. Ia memberi contoh pengusutan kasus pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

"Saya kira bagus (saran Presiden). Tapi bukan hanya MoU, melainkan benar-benar dilakukan, bukan hanya seremonial," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com