Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Penegak Hukum Fokus Awasi Pengadaan Barang

Kompas.com - 11/03/2013, 23:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar lembaga penegak hukum dan institusi lainnya memberikan perhatian terhadap penyimpangan APBN, khususnya terkait pengadaan barang. Pasalnya, Presiden melihat banyak penyimpangan dalam praktik pengadaan barang yang telah merugikan negara.

"Sudah saatnya KPK dengan yang lain-lain memikirkan, membidik anggaran besar yang sarat dengan korupsi, sarat dengan permainan, baik sejak APBN-APBD disusun, sampai dicairkan dan digunakan. Mungkin kita sering merasakan, tapi tidak mudah untuk membuktikan. Saya harapkan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP mencegah. Pengadaan barang ini luar biasa," kata Presiden dalam sambutan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) aksi bersama terkait reformasi tata kelola sektor kehutanan di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/3/2013).

Presiden mencontohkan penyimpangan pengadaan mobil. Sedianya, anggaran negara akan digunakan untuk membeli 10 mobil. Namun, kata dia, akibat mark-up, hanya lima mobil yang bisa dibeli. Penyimpangan seperti itu terungkap dalam kasus yang melibatkan anggota DPR, pemerintah, DPRD, hingga kepala daerah.

Dalam upaya pencegahan korupsi pengadaan barang, Presiden berharap semua pihak "meniru" MoU reformasi tata kelola sektor kehutanan, yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, serta Komnas HAM. "Barangkali perlu MoU, pengawasan APBN-APBD. Duduklah bersama BPK, BPKP, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian/lembaga yang lain," pungkas Presiden.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK selama ini sudah fokus dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di pengadaan barang dan jasa. Ia memberi contoh pengusutan kasus pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

"Saya kira bagus (saran Presiden). Tapi bukan hanya MoU, melainkan benar-benar dilakukan, bukan hanya seremonial," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com