Komite Etik KPK Susun Jadwal dan Daftar Terperiksa

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai bekerja menelusuri dugaan pelanggaran kode etik oleh unsur pimpinan KPK terkait bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Pada Rabu (27/2/2013), Komite Etik menggelar rapat pertama dengan agenda penyusunan jadwal pemeriksaan.

Anies mengatakan dalam rapat pertama ini Komite Etik juga akan mendiskusikan konstruksi masalahnya terlebih dahulu. "Mungkin sore nanti baru kita tahu jadwalnya seperti apa. Yang jelas, hari ini kami baru bertemu pertama kali, jadi belum punya agenda lengkap," ucap Anies.

KPK membentuk Komite Etik setelah menggelar rapat pimpinan yang menerima hasil penelusuran tim investigasi yang dibentuk Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK. Hasil investigasi tim menyimpulkan kalau draf sprindik atas nama Anas yang bocor merupakan dokumen asli keluaran KPK.

Tim investigasi pun merekomendasikan kepada pimpinan KPK untuk membentuk Komite Etik. Adapun draf sprindik Anas bocor sebelum KPK secara resmi menetapkan Anas sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait korupsi Hambalang. Selain Komite Etik, KPK membentuk juga dewan pertimbangan pegawai (DPP) untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai di bawah level pimpinan KPK.

Pada Jumat pekan lalu, KPK secara resmi mengumumkan Anas sebagai tersangka. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait kewenangannya sebagai anggota DPR. Menurut KPK, Anas tidak hanya diduga menerima pemberian terkait Hambalang, tetapi juga proyek-proyek lainnya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang