Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Kisruh Partai Pengaruhi Pilgub Jabar

Kompas.com - 25/02/2013, 08:48 WIB
Alfiyyatur Rohmah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kekalahan pasangan Dede Yusuf-Laksamana, pasangan dari Partai Demokrat, merupakan dampak yang didapat dari masalah kekisruhan dari dalam tubuh partai. Hal tersebut menjadikan pasangan ini berada pada posisi ketiga hasil penghitungan cepat berbagai lembaga survei dalam perhitungan pemilihan gubernur Jawa Barat.

"Pilgub Jabar itu salah satu dampaknya. Kami jadi kena sanksi sosial. Itu yang saya minta setahun lalu supaya Anas legowo mundur untuk sementara," kata salah satu kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, seusai acara Perayaan Cap Go Meh di JIExpo Kemayoran pada Minggu (24/2/2013) malam.

Ruhut mengungkapkan, sebagai kader partai, boleh saja takut kepada sanksi hukum. Akan tetapi, sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat juga akan lebih memberatkan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat. Kisruh dalam tubuh Partai Demokrat jelas memberikan pengaruh besar dalam perolehan suara pada Pilgub Jabar kemarin. Walaupun hasil penghitungan cepat, kata Ruhut, hal tersebut berarti bahwa masyarakat sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap partai.

Untuk itu, ungkap Ruhut, jalan lain yang bisa meningkatkan polling Partai Demokrat adalah dengan karisma dan kewibawaan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri partai. Ruhut memohon kepada SBY untuk bisa menaikkan polling partai dengan berbagai kebijakannya.

Sebelumnya, pasangan Dede Yusuf-Laksamana dari Partai Demokrat berada pada urutan ketiga. Wakil Gubernur Jabar yang mencalonkan diri jadi gubernur tersebut, dari hasil Quick Count Kompas, memperoleh suara sebesar 25,49 persen. Adapun posisi pertama ditempati oleh pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar.

Gubernur incumbent atau petahana perwakilan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) memperoleh suara sebesar 31,58 persen. Pasangan nomor lima dari PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki menyusul dalam perolehan di urutan kedua dengan 28,91 persen.

Urutan keempat diisi oleh pasangan Irianto-Tatang, sementara Dikdik-Toyib menempati urutan buncit dalam perolehan suara. Irianto mendapatkan suara sebesar 12,28 persen, sedangkan Dikdik sebesar 1,74 persen.

Berita terkait, baca:

JABAR SATU

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

    Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

    Nasional
    PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

    PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

    Nasional
    Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

    Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

    Nasional
    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com