Wakil Ketua MPR: Dana Pensiun Bukan Prinsip

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari menilai dana pensiun tidak substansial sehingga jika dihapuskan tidak menjadi masalah. Sebab, dia melihat penolakan publik pada dana pensiun bagi para anggota DPR, DPD, dan juga MPR karena buruknya kinerja para wakil rakyat ini.

"Bagi saya soal gaji pensiunan ini tidak prinsip, dan karena itu dihapuskan juga baik-baik saja. Saya setuju," ujar Hajriyanto, Jumat (22/2/2013), di Jakarta.

Ia menuturkan, jika para anggota DPR/DPD/MPR RI itu maksimal menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka pada sejatinya hal-hal yg terkait dengan honorarium, uang kehormatan termasuk uang pensiun itu layak serta wajar saja diterimanya.

"Sekali lagi jika kinerjanya baik dan maksimal saya yakin tidak akan ada yang keberatan," ucapnya.

Meski begitu, politisi Golkar itu menyadari adanya penolakan atas dana pensiun ini melihat kinerja para wakil rakyat yang tidak memuaskan. Dana pensiun dianggap sebagai sebuah ketidakadilan.

"Wacana keberatan semacam itu muncul semata-mata hanya karena kekecewaan publik saja kepada kinerja Dewan," imbuhnya.

ANGGOTA DPR DAN DANA PENSIUN

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat fasilitas tambahan yakni dana pensiun, selain gaji dan tunjangan yang nilainya mencapai Rp 60 juta. Dana pensiun ini diberikan kepada anggota DPR dengan nilai yang berbeda-beda, tergantung rentang waktu anggota tersebut menjadi wakil rakyat.

Dana pensiun bagi anggota dewan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Selain itu, uang pensiun itu juga diberikan kepada anggota dewan yang diganti atau mundur sebelum masa jabatannya habis. Hal tersebut diatur dalam UU MPR DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Uang pensiun bagi anggota DPR berjumlah 6-75 persen dari gaji pokok yang diterimanya selama aktif menjadi anggota DPR. Besaran uang pensiun juga didasarkan pada lamanya masa jabatan seorang anggota DPR.

Sementara untuk gaji pokok anggota DPR sendiri bervariasi, dengan nilai minimal Rp 4,2 juta. Semakin lama dia menjabat, maka gaji pokok anggota dewan akan semakin meningkat.

Selain gaji pokok itu, anggota DPR selama ini juga mendapat sejumlah tunjangan yang nilainya melebihi gaji pokok tersebut. Rinciannya yakni tunjangan istri Rp 420 ribu (10 persen dari gaji pokok), tunjangan anak (2 anak dan tiap anak dapat 2 persen dari gaji pokok) Rp 168 ribu, uang sidang/paket Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras (untuk 4 orang, masing-masing dapat 10 kilohgram) Rp 198 ribu, dan tunjangan PPH Pasal 21 Rp 1,729 juta.