Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagi PDI-P, "Mencapreskan" Jokowi adalah "Jebakan Batman"

Kompas.com - 21/02/2013, 13:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi terus "diseret" ke wacana Pemilu Presiden 2014. Jokowi dianggap layak untuk diusung menjadi salah satu calon pemimpin Indonesia mendatang. Dalam sejumlah survei, elektabilitas Jokowi berada di urutan atas, lebih tinggi dari politisi senior, seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie alias Ical, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, hingga Jusuf Kalla. Bahkan, politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo membuka wacana menduetkan politisi PDI-P itu dengan capres Golkar, Ical.

Bagaimana sikap PDI-P? Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengapresiasi gagasan "mencapreskan" Jokowi dalam Pilpres 2014. Hanya saja, menurutnya, wacana itu merupakan "jebakan Batman" yang dapat menjadi bumerang jika salah disikapi.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Basarah, Jokowi sedang mendapat amanah untuk membangun "Jakarta Baru" hingga 2017. Dengan demikian, terlalu sulit menerima tawaran capres/cawapres dari pihak lain.

"Jika Jokowi akhirnya tergoda untuk masuk dalam skenario menjadi capres atau cawapres 2014, maka itu dapat menjadi bumerang politik," ucap Basarah ketika dihubungi, Kamis (21/2/2013).

Basarah menambahkan, jika terjebak dalam skenario, publik akan menilai Jokowi adalah tokoh yang haus jabatan dan kekuasaan. Begitu pula PDI-P sebagai parpol yang mengusung Jokowi, kata dia, akan dinilai sebagai parpol yang tidak amanah, tidak konsisten, dan menghalalkan segala cara hanya untuk kemenangan di pilpres.

"Untuk itu, PDI-P mengajak semua pihak, marilah kita berikan kesempatan Jokowi untuk fokus menunaikan janjinya membangun 'Jakarta Baru' yang sesuai harapan warga Jakarta," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Terkait pengusungan capres dan cawapres PDI-P, lanjut Basarah, pihaknya masih menunggu keputusan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri selaku pemegang mandat untuk menentukan capres/cawapres. Penentuan itu, kata dia, belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Namun, baik PDI-P maupun Ibu Mega akan tetap memperhatikan dinamika sosial politik yang berkembang ke depan sebagai referensi untuk mengambil keputusan politik terkait dengan Pilpres 2014," kata Basarah.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com