Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Jeblok, PKB Salahkan Lembaga Survei

Kompas.com - 20/02/2013, 14:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyalahkan Lembaga Survei Jakarta (LSJ) yang dinilainya tidak memiliki data valid sehingga menempatkan PKB dalam urutan buncit dalam hal elektabilitas. PKB mengklaim telah melakukan survei internal dan hasilnya berada pada kisaran dukungan 10 persen.

"Saya meragukan validitas survey LSJ. Karena kita mempertanyakan sample, area dan cakupan. Selama ini survei 2 PKB justru bagus misalnya LSI masuk 5 besar, hasilnya naik sampai 10 persen," ujar Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain, Rabu (20/2/2013), di Jakarta.

Sebelumnya, LSJ menunjukkan PKB hanya memiliki dukungan suara 1,8 persen dan menempati posisi buncit dibandingkan partai-partai lainnya. Sementara yang berada di urutan teratas yakni Partai Golkar dengan 18,5 persen; disusul PDI Perjuangan sebesar 16,5 persen; dan Gerindra 10,3 persen.

Setelah Gerindra, menyusul Partai Demokrat dengan suara 6,9 persen. Peraihan suara untuk Hanura tak jauh dengan Demokrat, yakni 5,8 persen.

Menurut hasil survei ini, Partai Nasdem hanya meraih suara 4,5 persen. Setelah itu, posisi ketujuh ditempati oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 2,6 persen, disusul PAN 2,5 persen, dan PPP sebesar 2,4 persen.

Survei ini dilakukan pada tanggal 9 hingga 15 Februari 2013. Survei dilakukan di 33 provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 1.225 calon pemilih dengan margin of error 2,8 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara pada responden menggunakan kuesioner dengan pertanyaan "Partai apakah yang akan dipilih seandainya pemilu dilaksanakan sekarang?".

Namun, Haramain mengaku tak percaya hal itu. Pasalnya, setiap kali kader PKB turun ke daerah pemilihan, yang didapat justru kebalikannya.

"Kami lebih yakin dan lebih percaya dan lebih valid kalau survei itu didapil," tuturnya.

Meski hasilnya tidak memuaskan, PKB, sebut Haramain, tetap memposisikan survei sebagai referensi untuk menentukan posisi selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Nasional
    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    Nasional
    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Nasional
    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Nasional
    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Nasional
    UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

    UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

    Nasional
    Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

    Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

    Nasional
    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

    Nasional
    Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

    Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

    Nasional
    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com