Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Tertarik Usung Jokowi Jadi Capres

Kompas.com - 20/02/2013, 12:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menempati peringkat teratas dalam survei calon presiden yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Elektabilitasnya melampaui sejumlah tokoh lainnya. Elektabilitas Jokowi, yang merupakan kader PDI Perjuangan ini, bahkan mengungguli elektabilitas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Bagaimana tanggapan PDI P terkait meroketnya popularitas dan elektabilitas Jokowi? Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Ahmad Basarah mengatakan, partainya mengapresiasi hasil survei itu. Namun, menurutnya, hasil survei itu justru menjadi ujian dan tantangan baru bagi Jokowi.

"Kenapa saya katakan demikian? Saat ini memang popularitas Jokowi terus melambung seiring dengan kebijakan berbagai media massa menjadikan Jokowi sebagai "media darling". Namun, jika Jokowi atau PDI-P tergoda untuk masuk dalam skenario menjadi capres atau cawapres 2014, maka dalam seketika popularitas dan kredibilitas Jokowi langsung jatuh di mata masyarakat," ujar Basarah, Rabu (20/2/2013), di Jakarta.

Ia mengatakan, jika PDI-P mengusung Jokowi sebagai capres atau cawapres, mantan Wali Kota Solo itu akan dinilai sebagai sosok yang haus jabatan atau kekuasaan. Begitu pula dengan PDI-P yang menjadi tempat Jokowi dibesarkan. Menurutnya, PDI-P akan dianggap sebagai parpol yang tidak amanah, tidak konsisten, dan menghalalkan segala cara hanya untuk sebuah kemenangan di pemilihan presiden.

"Atas kedua alasan tersebut, maka PDI-P tidak akan mencapreskan Jokowi meskipun polularitas dan elektabilitasnya tertinggi. Kami juga menyadari bahwa hal itu bisa menjadi 'jebakan Batman' bagi PDI-P dan Jokowi," paparnya.

Oleh karena itu, Basarah mengatakan, partai akan memberikan kesempatan Jokowi untuk menunaikan janjinya membangun "Jakarta Baru", sesuai harapan warga Jakarta.

"Jangan goda iman politiknya yang akhirnya dapat mengganggu konsentrasinya membangun Jakarta," kata Basarah.

Jokowi "jawara" survei

Sebelumnya, Jokowi kembali menempati peringkat teratas sebagai calon presiden 2014 yang dipilih mayoritas responden dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta (LSJ). Ia menempati urutan pertama dengan 18,1 persen, disusul Prabowo Subianto (10,9 persen) dan Wiranto (9,8 persen). Di urutan keempat, ada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (8,9 persen), disusul Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (8,7 persen) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (7,2 persen).

Sementara itu, ada sejumlah nama yang dianggap menjadi calon alternatif, yakni Mahfud MD mendapatkan 5,4 persen, Dahlan Iskan 3,6 persen, dan Hatta Rajasa 2,9 persen. Adapun, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya 2,5 persen, disusul Rhoma Irama sebesar 1,7 persen. Perolehan suara terkecil diraih Muhaimin Iskandar sebesar 1,1 persen dan Anas Urbaningrum 0,5 persen.

Survei LSJ dilakukan tanggal 9-15 Februari 2013 di 33 provinsi dengan responden 1.225 orang dan margin of error 2,8 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada para responden adalah "Siapakah calon presiden yang akan dipilih seandainya pemilu dilaksanakan sekarang?"

Dalam survei lainnya, Jokowi juga menempati posisi teratas survei Pusat Data Bersatu yang dirilis pertengahan Januari lalu. Dalam survei tersebut, elektabilitas Jokowi sebesar 21,2 persen. Kemudian, disusul Prabowo Subianto sebesar 18 persen dan Megawati Soekarnoputri 13 persen. Posisi keempat ditempati Rhoma Irama dengan 10,4 persen. Rhoma berhasil mengungguli Aburizal Bakrie (9,3 persen) disusul Jusuf Kalla dengan 7,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com