Kompas.com - 19/02/2013, 14:57 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Partai Hanura meroket tajam berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ). Hanura mendapatkan suara sebanyak 5,8 persen dan menempati posisi kelima dari 10 partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum 2014.

"Elektabilitas Partai Hanura mengalami kenaikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sebanyak 5,8 persen mengaku akan memilih Partai Hanura jika pemilu dilaksanakan hari ini," ujar Peneliti Senior LSJ Igor Dirgantara, di Jakarta, Selasa (19/2/2013).

Survei tersebut dilakukan pada tanggal 9 hingga 15 Februari 2013. Survei dilakukan di 33 provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 1.225 calon pemilih dengan margin of error 2,8 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara pada responden menggunakan kuesioner dengan pertanyaan "Partai apakah yang akan dipilih seandainya pemilu dilaksanakan sekarang?".

Hasil survei menunjukkan, Partai Golkar berada di urutan pertama, yakni 18,5 persen; disusul PDI Perjuangan sebesar 16,5 persen; dan Gerindra 10,3 persen. Setelah Gerindra, menyusul Partai Demokrat dengan suara 6,9 persen. Peraihan suara untuk Hanura tak jauh dengan Demokrat, yakni 5,8 persen. Menurut hasil survei ini, Partai Nasdem hanya meraih suara 4,5 persen. Elektabilitas Nasdem menurun dibanding hasil survei lembaga lain sebelumnya.

Setelah itu, posisi ketujuh ditempati oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 2,6 persen, disusul PAN 2,5 persen, dan PPP sebesar 2,4 persen. Kemudian di posisi terakhir ditempati oleh PKB sebesar 1,8 persen.

Menurut Direktur LSJ Rendy Kurnai, Hanura mendapatkan keuntungan dari masalah yang terjadi pada partai lain, salah satunya Partai Nasdem akibat pengunduran diri Hary Tanoesoedibjo. Namun, isu bergabungnya Hary Tanoe ke Hanura saat itu juga menjadi keuntungan bagi Hanura.

"Hanura mendapatkan keuntungan dari gonjang-ganjing Partai Nasdem. Sementara keluarnya Akbar Faisal tidak berpengaruh pada elektabilitas Hanura," ujarnya.

Padahal sebelumnya, dalam Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan beberapa bulan lalu, menunjukkan bahwa Hanura berada di posisi lima terbawah, yakni hanya meraih suara Partai 1,4 persen, sementara Partai Nasdem sebesar 5,2 persen. Selanjutnya, PPP meraih 4,1 persen, PKS 2,7 persen, dan PAN sebesar 1,5 persen.

Sementara itu, hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB) yang dilakukan pertengahan Januari lalu juga menunjukkan bahwa Partai Hanura menempati posisi akhir, yakni 0,5 persen. Sementara dalam lima terbawah, Partai Nasdem memperoleh 5,5 persen, disusul Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 4,5 persen, PPP sebesar 3,4 persen, dan PKS 2,9 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

    Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

    Nasional
    Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

    Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

    Nasional
    Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

    Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

    Nasional
    Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

    Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

    Nasional
    Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

    Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

    Nasional
    Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

    Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

    Nasional
    Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

    Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

    Nasional
    KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

    KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

    Nasional
    Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

    Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

    Nasional
    Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Nasional
    Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

    Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

    Nasional
    Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Nasional
    Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

    Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

    Nasional
    Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

    Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

    Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.