Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Cegah Petinggi PT Indoguna Utama

Kompas.com - 08/02/2013, 15:58 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permintaan cegah ke Imigrasi untuk tiga orang terkait kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi. Dua orang adalah pejabat di PT Indoguna Utama dan satu orang swasta.

"Sejak 5 Februari 2013, berlaku selama enam bulan, KPK telah mencegah dan mengirimkan surat ke Imigrasi," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Jumat (8/2/2013). Ketiga orang itu adalah Komisaris PT Indoguna Utama, Soraya Kusuma Effendi, Direktur Utama PT Indoguna Utama, Elizabeth Liman, dan Denni P Adiningrat dari pihak swasta. Johan mengatakan, pencegahan dilakukan agar sewaktu-waktu dapat diminta keterangan dan tak sedang berada di luar negeri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Luthfi dan Fathanah diduga bersama-sama menerima pemberian hadiah Rp 1 miliar dari Juard dan Arya terkait rekomendasi kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Luthfi diduga "menjual" pengaruhnya untuk mengintervensi pihak Kementerian Pertanian yang mengatur kuota impor daging sapi. Meskipun bukan anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, posisi Luthfi sebagai Presiden PKS diduga memiliki pengaruh, terlebih jika dikaitkan dengan Menteri Pertanian Suswono yang juga petinggi PKS.

Terkait kasus ini juga, sebelumnya KPK mencegah pengusaha bernama Elda Devianne Adiningrat. Belum diketahui keterkaitan Devianne dalam kasus ini. Berdasarkan penelusuran, Elda diduga sebagai pengusaha yang dekat dengan urusan pertanian. Dia pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia (Abenindo). Selama menjadi Ketum Abenindo, Elda mengkritik pemerintah yang menggembar-gemborkan supertoy sebagai padi varietas unggul.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Skandal Suap Impor Daging Sapi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com