Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas: Lampu Merah buat Demokrat

Kompas.com - 04/02/2013, 12:53 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas meminta kepada semua kader Demokrat untuk menanggapi serius terus merosotnya elektabilitas Demokrat menjelang Pemilu 2014. Hal itu tecermin dari sejumlah survei. Ibas meminta semua kader partai untuk terus berbenah dan instrospeksi diri.

"Seharusnya semua kader introspeksi diri dan dengarkan koreksi rakyat lewat hasil survei. Hasil survei sudah merupakan lampu merah bagi Partai Demokrat," kata Ibas dalam siaran persnya kepada wartawan, Senin (4/1/2013).

Hal itu dikatakan Ibas menyikapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen.

Ibas mengakui bahwa citra Partai Demokrat terus merosot akibat sejumlah dugaan kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat. Ditambah lagi ketidakjelasan status hukum kader Partai Demokrat dalam proses di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia tak menyebut siapa saja kader yang dimaksud.

"KPK harus segera memberikan kejelasan, kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak. Walaupun dugaan korupsi itu sesungguhnya bukan hanya ada pada kader Partai Demokrat," kata anggota Komisi I DPR itu.

Ibas menambahkan, pihaknya akan terus menjaga soliditas internal serta menempuh cara-cara yang bijak dan tepat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dia meminta kepada semua kader agar tetap yakin dan terus bekerja.

"Kader Partai Demokrat harus tetap optimis dan samiwatonah dalam menyikapi ujian ini. Selalu positif dan terus bergerak maju dengan menjalankan politik bersih, cerdas dan santun," pungkas Ibas.

Seperti diberitakan, dugaan keterlibatan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang disebut menjadi salah satu faktor terpuruknya elektabilitas Demokrat. Partai Demokrat merasa tersandera lantaran tidak ada kepastian dari KPK mengenai keterlibatan Anas.

Para elite Partai Demokrat sudah berkali-kali mendesak Anas mundur dari jabatan ketua umum. Hingga saat ini Anas masih bertahan dan merasa tidak terlibat dalam perkara Hambalang.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Nasional
    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Nasional
    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Nasional
    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Nasional
    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Nasional
    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Nasional
    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Nasional
    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

    Nasional
    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Nasional
    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com