Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tobat Nasional PKS Setengah Hati

Kompas.com - 03/02/2013, 20:47 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comTobat nasional yang diserukan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, dinilai sebagai kebijakan setengah hati. Seharusnya ajakan itu juga ditujukan ke partai lain.

"Momentum tobat ini, PKS harus ajak semua parpol untuk sama-sama bertobat," kata pengamat politik, J Kristiadi, di Jakarta, Minggu (3/2/2013). Tujuannya, kata dia, mewujudkan partai politik di Indonesia yang bersih dari korupsi.

"Mereka (partai politik) sudah banyak menikmati madu kenikmatan dari hasil tidak halal," kata Kristiadi. Menurut dia, semua partai politik harus memulai "gerakan pendapat", yaitu memilah beragam pendapat yang beredar di publik untuk kemudian diaplikasikan dalam tindakan nyata.

PKS, menurut Kristiadi, sudah mencoba memulai. Sayangnya, PKS terjebak dalam keeksklusifan. "Hanya menyertakan kadernya dalam tobat nasional," katanya.

Padahal, di dalam partai politik lain juga masih banyak kader idealis yang bersih, tidak hanya PKS. "Ini (tobat nasional dari korupsi) kepentingan semua (partai politik)," tutur Kristiadi.

Harapannya, jika gerakan seperti tobat nasional bisa menyebar ke seluruh partai politik, akan terwujud keadilan dan kesungguhan memerangi korupsi. "Medan kepentingan itu seharusnya terbuka untuk semua, tidak hanya satu pihak," ujarnya.

Kristiadi juga mengecam, seharusnya PKS tak bersyak wasangka ada konspirasi untuk menjatuhkan pamor partai itu. Justru seharusnya PKS merangkul semua partai politik.

Apalagi, lanjut Kristiadi, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah profesional dan tak ada intervensi partai politik lain untuk menjatuhkan PKS. Pernyataan bahwa ada konspirasi menjatuhkan PKS hanya memperlihatkan PKS belum siap bekerja sama dengan partai politik lain untuk memerangi korupsi.

Energi tobat nasional dari korupsi ini, kata Kristiadi, akan lebih efektif jika dipakai mengajak kekuatan-kekuatan lain untuk memperbaiki sistem. "Menuju sistem yang lebih baik. Sistem pendanaan partai harus akuntabel dan transparan," ujarnya.

Berita terkait dapat juga diikuti dalam topik Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

    Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

    Nasional
    Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

    Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

    Nasional
    GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

    GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

    Nasional
    Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

    Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

    Nasional
    Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

    Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

    Nasional
    PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

    PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

    Nasional
    Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

    Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

    Nasional
    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Nasional
    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com