Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Dianggap Terlalu Memaksakan Diri

Kompas.com - 25/01/2013, 17:30 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Wilayah DKI Jakarta Partai Nasdem Armyn Gultom mengatakan, pemilihan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Menurutnya, pengambilan keputusan tidak melalui tata cara yang telah disepakati bersama dalam AD/ART Partai Nasdem. Ia mengatakan, DPW diarahkan oleh DPP Nasdem bahwa Surya Paloh yang harus menjadi ketua umum.

"Kami juga pernah dipaksa untuk tanda tangan dukungan ketua umum baru adalah Surya Paloh. Seharusnya, caranya tidak begitu. Seharusnya, Surya Paloh mengundang Majelis Nasional Partai untuk rapat terlebih dahulu," kata Armyn di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Jumat (25/1/2013).

Ia menilai, pelaksanaan kongres Nasdem pada hari ini dan Sabtu (26/1/2013) besok juga telah melanggar AD/ART. Pasalnya, DPW dan DPC diberitahukan secara mendadak oleh DPP Nasdem, yaitu seminggu sebelum hari H.

"Padahal, menurut aturan partai, sebenarnya sebulan sebelum kongres kami sudah diberitahu. Tapi ini tidak begitu, ada pemaksaan dari Surya Paloh agar kongres cepat dilakukan dan dia juga cepat jadi ketua umum," ujar dia.

Seperti diberitakan, Partai Nasdem akan menyelenggarakan kongres selama dua hari pada hari ini dan Sabtu (26/1/2013) besok. Dalam kongres ini, Surya Paloh akan dikukuhkan sebagai ketua umum partai. Sementara Ketua Umum Nasdem sebelumnya, Patrice Rio Capella, diproyeksikan menjadi Sekjen Nasdem.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dinamika Partai Nasdem

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

    Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

    Nasional
    Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

    Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

    Nasional
    Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

    Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

    Nasional
    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Nasional
    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com