Calon Hakim Agung Tak Mungkiri Berharap Fasilitas Lebih

JAKARTA, KOMPAS.com — Di dalam uji kepatutan dan kelayakan seleksi calon hakim agung di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ada-ada saja pertanyaan yang dilontarkan para anggota Dewan. Kali ini, calon hakim agung Tumpak Situmorang yang mendapat pertanyaan soal motifnya menjadi calon hakim agung.

Berdasarkan catatan yang dimiliki Komisi Yudisial, Tumpak menuliskan ada dua alasan ikut seleksi kali ini. Pertama, Tumpak mengaku ingin menjadi hakim agung yang merupakan posisi tertinggi seorang hakim. Ia berhasrat untuk membenahi keterpurukan institusi kehakiman yang terus mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat. Kedua, Tumpak tak menampik menjadi hakim agung akan bisa meningkatkan pendapatan dan fasilitas yang dimilikinya.

"Sebagai manusia biasa, tentu membutuhkan materi tapi bukan berlebihan, sesuai jabatan hakim agung," ucap Tumpak, Selasa (22/1/2013), saat ditanyakan salah seorang anggota Dewan soal motif keduanya itu.

Menurut Tumpak, motif keduanya itu sama sekali tidak bertentangan dengan motifnya yang pertama untuk membenahi institusi kehakiman. "Yang jelas diatur bahwa hakim agung adalah pejabat publik sehingga fasilitas dan gaji jelas lebih besar daripada hakim yang di bawahnya. Ini tidak bertolak belakang," kilah hakim pengadilan tinggi Makassar ini.

Tumpak melanjutkan, jika dipercaya sebagai hakim agung, maka ia tak akan mundur selangkah pun untuk mewujudkan komitmennya membenahi kehakiman. "Saya bersedia apabila saya menyimpang, saya bersedia mengundurkan diri dan siap diproses," imbuh Tumpak.

Hingga kini, Komisi III sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 22 calon hakim agung. Rabu (23/1/2013), seleksi akan kembali dilanjutkan untuk dua calon hakim agung yang tersisa. Selanjutnya, Komisi III akan memilih delapan hakim agung baru.