Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Pohan dan Khatibul Jadi Menpora Hanya Wacana

Kompas.com - 04/01/2013, 15:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan bahwa pos Menteri Pemuda dan Olahraga akan diberikan ke Partai Demokrat. Dua nama kader Demokrat sebelumnya sempat digadang-gadang akan menggantikan Andi Mallarangeng mengisi kursi Menpora, yakni Ramadhan Pohan dan Khotibul Umam Wiranu.

Namun, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan, kedua nama itu hanya wacana yang dilemparkan. "Itu wacana saja, tetapi semua terserah beliau (Presiden SBY)," ujar Mubarok, Jumat (4/1/2013), saat dihubungi wartawan.

Mubarok mengatakan, partainya tidak akan mengajukan nama untuk mengisi pos Menpora. Demokrat percaya Presiden SBY sudah mengenal para kadernya. "Pak SBY punya kriteria sendiri," ucap Mubarok.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana. Sutan menyatakan, Presiden SBY biasanya hanya akan berkoordinasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk menentukan posisi menteri dari Demokrat.

"Biasanya Pak SBY telah memperhatikan kandidatnya kemudian akan meminta pertimbangan ketua umum untuk memastikan apakah kandidat tersebut benar-benar cocok atau pas untuk jabatan yang akan diisi. Tentu dengan beberapa pertimbangan dan kriteria, seperti pengalaman, kapabilitas, loyalitas, dan integritas," kata Sutan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, saat ini tidak ada rencana untuk melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II. Presiden hanya akan mengisi posisi menteri pemuda dan olahraga. Presiden mengatakan, dia perlu memberi penjelasan mengenai isu reshuffle agar ada kepastian bagi jajaran menteri. Hanya, Presiden tidak bisa menjamin apakah hingga 2014 tidak akan ada reshuffle. Presiden meminta semua menteri bekerja dengan baik.

"Yang jelas pada titik ini tidak ada reshuffle," kata Presiden saat jumpa pers di pinggir dermaga.

Presiden memastikan pengganti Menpora berasal dari Partai Demokrat untuk memenuhi komposisi menteri yang berasal dari parpol koalisi. Dengan demikian, menurut Presiden, akan memenuhi rasa keadilan bagi Demokrat lantaran posisi Menpora sebelumnya diisi Andi Alfian Mallarangeng, kader Demokrat.

Kepastian itu disampaikan Presiden untuk meluruskan pemberitaan mengenai posisi Menpora belakangan ini. Banyak tokoh yang disebut masuk dalam daftar calon menpora, baik berasal dari Demokrat, parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, oposisi, maupun kalangan profesional.

Presiden mengaku tak mau nantinya disalahkan oleh tokoh-tokoh yang disebut media jika ternyata tidak terpilih. Padahal, kata dia, nama-nama itu bukan berasal darinya. "Nanti marahnya sama saya," kata Presiden.

Selengkapnya, baca:
BERBURU KURSI MENPORA

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com