Menunggu Kejutan Politik di 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Suhu politik tahun 2013 diperkirakan akan semakin panas karena semakin mendekati tahun pemilu, 2014. Beberapa kasus hukum yang saat ini tengah bergulir di tangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun diperkirakan akan menciptakan dampak politik di tahun ini. Bahkan, bisa saja ada aksi saling bongkar skandal para elite partai.

"Isu korupsi politik akan semakin memanas, elite yang akan berkompetisi akan dibuka skandal-skandalnya, partai juga, yang baru untuk fund rising dana politik. Jadi, saya perkirakan tahun 2013 ini pasti akan ada kejutan-kejutan politik," ujar Direktur Eksekutif Pol-Track Institute, Hanta Yudha AR, Kamis (3/1/2013), di Jakarta.

Hanta memprediksi, partai-partai politik bisa saling menyandera lantaran semua partai di parlemen tersangkut kasus-kasus korupsi. Pekerjaan paling berat, menurut Hanta, masih ada di kubu Partai Demokrat sebagai partai penguasa.

"Demokrat yang paling banyak PR-nya dan akan semakin kencang mendapatkan serangan dari lawan-lawan politik untuk mendegradasi kekuatan elektoral Demokrat," ujar Hanta.

Selain tantangan eksternal itu, Demokrat juga diprediksi masih bergulat dengan konflik internal yang ada di partai itu. "Demokrat akan tersandera secara internal maupun eksternal jika tidak ada keputusan politik segera dari partai itu. Tidak hanya menunggu keputusan hukum," kata Hanta.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, setidaknya penanganan kasus skandal Bank Century dan Hambalang bisa berimplikasi politis di tahun 2013 ini. Kekonsistenan partai pun diuji dalam komitmen pemberantasan korupsi.

"Kalau partai konsisten bela koruptor, akan ditinggalkan. Kalau dia tetap komit pasti akan didukung pemilih. Pemilih semakin cerdas memilih. Dibutuhkan partai yang bersih, santun, cerdas, tidak hanya retorika, tetapi juga praktis," kata Indria.

Saat ini, KPK tengah menangani sejumlah kasus besar, seperti skandal Bank Century dan kasus dugaan korupsi Hambalang. Dalam kasus Bank Century, Wakil Presiden Boediono terus "digoyang" parlemen karena dinilai menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberikan dana talangan Rp 6,7 triliun. Sementara dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terus disebut-sebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Anas ditengarai menerima aliran dana proyek yang telah merugikan negara sebesar Rp 243,66 miliar itu.