Koalisi Dua Kaki Akan Jadi Ujian Berat SBY di 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yudha AR, menilai, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyo akan dihadapkan pada tantangan efektivitas kerja kabinet di tahun 2013. Pasalnya, koalisi gemuk yang digagas partai-partai pendukung pemerintah diperkirakan akan lebih fokus mengurusi persiapan Pemilu 2014.

"Tahun 2013 akan semakin memanas dan penuh hiruk-pikuk politik jelang 2014. Tahun 2013 akan menjadi starting point di 2014. Isu efektivitas pemerintahan akan terus menghiasi 2013, terkait koalisi gemuk yang tidak efektif dan ancaman soliditas kabinet," ujar Hanta, Rabu (2/1/2012), di Jakarta.

Hanta mengatakan, menteri-menteri yang berasal dari partai politik akan disibukkan untuk memenangkan partainya. Dengan demikian, tahun ini akan terjadi fenomena dualisme loyalitas menteri yang mengancam soliditas kabinet. Kondisi ini membuka peluang dilakukannya perombakan kabinet.

"Fenomena koalisi dua kaki akan menjadi ujian terberat pemerintahan SBY," kata Hanta.

Selain itu, pada tahun 2013 ini, parpol-parpol akan fokus pada persiapan pemenangan di Pemilu 2014. Hal ini akan diawali dengan adanya kompetisi politik di daerah-daerah. "Akan diawali dengan pemanasan pilkada di provinsi-provinsi strategis dan lumbung suara 2014 seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan," paparnya.

Sementara itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego juga memperkirakan, para ketua umum partai akan mulai sibuk mengurus partai sehingga kerja kabinet akan terganggu.

"Karena tidak ada partai berjalan tanpa ketum. Semua tunggu ketum. Tahun 2013 ini pasti akan ada conflict of interest," ujar Indria, Jumat (28/12/2012), di Jakarta.

Ia mengatakan, butuh keberanian Presiden untuk mengingatkan para pembantunya. Selain itu, Presiden perlu kembali mengevaluasi kinerja para menteri berdasarkan hasil penilaian UKP4. Jika memang dinilai buruk, Presiden harus mengambil langkah tegas untuk menggantinya demi percepatan program kabinet.

"Kalau pemimpin lebih sibuk pada kekuasaan untuk diri sendiri bukan pada rakyat, maka kita going nowhere," ujarnya.

Saat ini, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II memang merupakan ketua umum partai seperti Menteri Perekonomian Hatta Rajasa yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).