Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenapa Mallarangeng Tidak Bawa Bukti ke KPK?

Kompas.com - 29/12/2012, 08:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menantang Rizal Mallarangeng untuk melaporkan temuannya terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Rizal mengaku tidak akan melakukannya dan meminta KPK bekerja sendiri mencari bukti.

"Mencari bukti itu urusan hakim, jaksa, pengacara, sampai KPK. Saya bukan pihak yang memiliki otoritas untuk menyadap," ujar Rizal, Jumat (28/12/2012), dalam jumpa pers di kantor Freedom Institute, Jakarta.

Rizal menuturkan, dia bersama tim independen yang menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek Hambalang hanya berusaha mendudukkan persoalan. Ia pun berusaha membantu publik memahami perkara yang ada berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rizal juga mengatakan, pemaparan ini tidak lepas dari pengunduran diri Andi Alfian Mallarangeng dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga setelah ditetapkan tersangka oleh KPK.

"Kalau kakak saya tidak begini, nanti orang lain anggap 'lo ngapain, kurang kerjaan'. Nah, dengan mundurnya kakak saya itu, jadi saya juga tidak dituding berlindung di bawah kekuasaan," imbuhnya.

Ia juga mengaku tak menyesal dengan peristiwa yang menimpa kakaknya. Keluarga Mallarangeng mempersilakan proses hukum berjalan. "Kami harap dengan begini, penyidikan KPK bisa lebih tajam," ucapnya.

Seperti diberitakan, sejak dua pekan lalu, Rizal Mallarangeng mulai melakukan jumpa pers secara rutin setiap hari Jumat. Ia membentuk tim khusus yang dinamakannya tim "Elang Hitam" untuk mengusut kasus dugaan korupsi proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun.

Fakta-fakta pun ditemukan Rizal berdasarkan dokumen audit Badan Pemeriksa Keuangan tahap I atas proyek Hambalang. Rizal menduga ada kekuatan besar di balik kasus ini. Ia juga mulai menyoroti adanya keterkaitan Partai Demokrat dan juga pihak Istana.

Hal ini yang kemudian membuat Demokrat naik pitam. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menantang Rizal untuk segera menyerahkan bukti-bukti yang didapatnya ke KPK.

Berita terkait dapat diikuti di:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com