PPATK, Buka Rekening Gendut DPR!

JAKARTA, KOMPAS.com — Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat mengharapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membuka nama anggota DPR pemilik rekening gendut. Jika tidak, dikhawatirkan akan timbul spekulasi yang semakin memperburuk citra parlemen.

Harapan itu disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa dan Hazrul Azwar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan saat dihubungi pada Kamis (27/12/2012). ”Kalau memang PPATK menemukan (transaksi tidak wajar), lebih baik diumumkan saja agar tidak muncul spekulasi,” kata Hazrul.

Selama ini, PPATK sudah beberapa kali melansir pernyataan mengenai adanya transaksi mencurigakan di rekening milik sejumlah anggota DPR. Namun, PPATK tidak pernah menyebut secara jelas nama anggota DPR tersebut.

Terakhir, PPATK melansir temuan rekening tidak wajar milik 18 anggota Banggar DPR. Menurut Hazrul, pernyataan PPATK menimbulkan tanda tanya di kalangan parlemen.

Menurut Saan, seharusnya PPATK langsung menyampaikan temuan mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga penegak hukum lainnya sehingga penegak hukum dapat menyelidiki kecurigaan adanya praktik tidak benar yang dilakukan para pemilik rekening gendut.

"PPATK sampaikan saja ke KPK biar KPK memprosesnya atau kalau dilansir ke publik, sebut saja siapa pemilik rekening gendut itu,” ujar Saan.

Apabila PPATK tidak membuka nama atau tidak menyampaikan temuannya ke lembaga penegak hukum, hal itu justru akan menimbulkan spekulasi dan fitnah. Kecurigaan kepada para anggota DPR, terutama anggota Banggar, akan makin besar. Kondisi itu juga akan membuat citra DPR makin buruk.

Laporkan

Seharusnya, PPATK tidak terlalu banyak bicara. Akan lebih baik jika PPATK langsung menyampaikan temuan-temuan mereka kepada lembaga penegak hukum.

Hazrul menegaskan, selama ini, Banggar melakukan pembahasan anggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Tidak ada keinginan membahas anggaran untuk mendapatkan proyek dan semacamnya. Kami bahas anggaran sesuai dengan fungsi dan tugas yang kami miliki,” katanya.

Hingga kemarin, Badan Kehormatan (BK) DPR belum menerima informasi resmi mengenai temuan PPATK terkait rekening gendut yang dimiliki 18 anggota Banggar. Karena itu, BK tidak bisa memutuskan untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

"Itu baru informasi awal sekali. Kami belum melihat adanya indikasi. Informasi resmi juga belum kami dapatkan sehingga kami baru bisa memantau dan mempelajari," ujar Wakil Ketua BK Siswono Yudo Husodo.

BK masih menunggu informasi resmi PPATK. Jika memang ada anggota DPR yang memiliki rekening dengan transaksi tidak wajar, BK akan meminta keterangan dan konfirmasi dari pihak-pihak bersangkutan. (NTA)

Selengkapnya, ikuti di topik pilihan:
REKENING GENDUT DPR