Bikin Jera, KPK Harus Rampas Harta Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta maksimal menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur soal pidana tambahan berupa penggantian uang kerugian negara. Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

"Kalau dari sisi cara penjeraan, itu adalah salah satu caranya. Tidak ada obat yang mujarab. Jadi semua cara harus kita pakai, itu salah satunya," kata pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar L Bondan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/12/2012).

Dia menanggapi langkah jaksa penuntut umum KPK yang menuntut tersangka kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran Kemenpora serta Kemendiknas, Angelina Sondakh, mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dollar AS, serta hukuman 12 tahun penjara. Ketentuan itu sesuai dengan Pasal 18 yang disertakan dalam dakwaan primer Angelina.

Menurut jaksa KPK, uang dari Grup Permai itu harus dikembalikan karena berasal dari hasil penggiringan proyek yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut Ganjar, pemiskinan koruptor perlu dilakukan agar mereka jera. Para koruptor, katanya, cenderung tidak jera jika hanya dipenjara.

"Koruptor kan kebanyakan enggak takut karena selama ini hartanya enggak diambil. Jadi sehabis dipenjara, dia tetap kaya," kata Ganjar.

"Jadi para koruptor mikirnya sekarang, mereka korupsi gede-gedean saja. Nanti kalau keluar dari penjara masih ada sisanya. Belum tentu semuanya keambil, dirampas, atau ada yang masih disembunyikan atau dialihkan dengan nama lain. Jadi misalnya korupsi Rp 20 miliar, divonis dan dirampas Rp 15 miliar, masih ada sisanya. Keluar dari penjara masih sisa Rp 5 miliar, tidak berat, pas keluar, masih bisa hidup tenang-tenang," tambah Ganjar.

Dengan memaksimalkan perampasan harta koruptor, menurut Ganjar, KPK dapat lebih banyak mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Dengan demikian, uang yang sedianya menjadi hak masyarakat itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Seperti diketahui, tim jaksa KPK menuntut Angie dihukum 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Dia dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK menerapkan Pasal 18 sesuai dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 yang merupakan ketentuan Persatuan Bangsa-Bangsa melawan korupsi. UNCAC 2003 telah diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Penyitaan Hasil Kejahatan.

Berita terkait kasus yang menjerat Angie dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Suap Angelina Sondakh