Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Angie: Tuntutan Jaksa Tak Sesuai Fakta Hukum

Kompas.com - 20/12/2012, 21:28 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tengku Nasrullah, pengacara Angelina Sondakh, mengatakan, tuntutan 12 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi kepada kliennya dalam kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional tidak memiliki dasar hukum. Menurut Nasrullah, surat tuntutan Angie yang disusun tim jaksa KPK itu tidak sesuai dengan fakta persidangan selama ini.

“Yang namanya rekusitor harus merujuk pada fakta persidangan. Adakah hari ini diuraikan fakta dari transaksi 16 kali itu?” kata Nasrullah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/12/2012). Ia menilai, tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan Angie menerima uang dari Grup Permai terkait penggiringan anggaran proyek.

Seperti diberitakan sebelumnya, selain menuntut Angie dihukum 12 tahun penjara, tim jaksa KPK meminta agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa penggantian uang denda. Angie diminta membayar uang pengganti senilai Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dollar AS. Nilai uang tersebut sama besar dengan pemberian yang diterimanya dari Grup Permai terkait penggiringan proyek di dua kementerian tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

    Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

    Nasional
    PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

    PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

    Nasional
    Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

    Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

    Nasional
    Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

    Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

    Nasional
    PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

    PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

    Nasional
    Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

    Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

    Nasional
    KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

    KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

    Nasional
    KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

    KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

    Nasional
    Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

    Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

    Nasional
    Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

    Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

    Nasional
    Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

    Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

    Nasional
    Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

    Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

    Nasional
    Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

    Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com