Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jutaan Warga Akan Makin Terjerat Narkoba

Kompas.com - 18/12/2012, 13:53 WIB

Ganja 21 kilogram

Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, petugas Kepolisian Sektor Parung juga berhasil mengamankan 21 paket besar berisi ganja dengan berat lebih kurang 21 kilogram. Paket itu ditemukan di Kampung Babakan Wetan, Kecamatan Parung, Minggu (16/12/2012) malam.

Polisi juga mengamankan kurir ganja tersebut, Iman. Menurut Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Parung Ajun Komisaris Nelson, Iman mengaku hanya menjadi kurir, sedangkan ganja itu milik Edo. Berdasarkan pengakuan Iman, ia hanya mendapat upah kirim Rp 50.000 per kilogram.

”Dia bertugas mengirim ganja kepada pembeli karena sistem pembayaran ganja langsung kepada Edo. Biasanya mereka janjian melalui telepon untuk menentukan tempat memberikan ganja,” kata Nelson.

Menurut Iman, selain 21 kilogram ganja, sebelumnya dia juga sudah mengantar 9 kilogram ganja kepada lima pembeli dengan harga jual Rp 2,4 juta per kilogram.

Berbagai upaya

Menurut Gun Gun Siswadi, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, angka prevalensi tahun 2015 itu menjadi 2,8 persen.

Arah pencegahan, antara lain, perlu dilakukan sehingga 97,2 persen penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, angka prevalensi dapat ditekan sampai di bawah 2,8 persen pada 2015.

Selain itu, upaya pencegahan juga perlu dilakukan untuk menjadikan pemakai narkotika mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan sosial secara bertahap.

Direktur Advokasi BNN Brigadir Jenderal (Pol) Victor Pudjiadi mengatakan, semua pemangku kepentingan, baik BNN, kementerian terkait, lapisan masyarakat, maupun pers, perlu mencegah agar angka penyalahgunaan narkotika tidak bertambah.

”Jangan sampai penduduk yang belum terkena narkotika, yaitu 97,2 persen, akhirnya terkena narkotika,” kata Victor.

Oleh karena itu, permintaan terhadap narkotika harus ditekan. Caranya adalah perlu ditumbuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk menolak narkotika.

Kalau penolakan masyarakat terhadap narkotika besar dan tumbuh, permintaan terhadap narkotika akan berkurang. Dengan demikian, bandar besar narkotika akan kehilangan pasar di Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, fakta yang terjadi justru menunjukkan sebaliknya. Para gembong narkoba justru mendapat banyak keringanan hukuman dan kembali melakukan perbuatannya.

Terpidana mati Meirika Franola atau Ola, misalnya, mendapatkan grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu, dia justru kembali menjalankan praktik haramnya dari balik penjara.

Belum lama ini, Majelis Kehormatan Hakim juga memecat dengan tidak hormat Hakim Agung Achmad Yamanie. Dia diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar kode etik terkait vonis peninjauan kembali (PK) terpidana gembong narkotika, Hanky Gunawan.

Dalam PK, Hanky yang divonis hukuman mati di tingkat kasasi mendapat pembatalan hukuman menjadi 15 tahun penjara. Namun, dalam amar putusan PK yang dikirim ke Pengadilan Negeri Surabaya, tercatat 12 tahun penjara, bukan 15 tahun penjara. (FER/PIN/GAL)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com