Kompas.com - 11/12/2012, 21:33 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail berharap masyarakat tidak menyalahartikan hasil survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai data yang menunjukkan tingkat korupsi di suatu daerah. Berdasarkan hasil survei integritas KPK 2012, Pemkot Depok mendapat nilai di bawah standar.

"Kami khawatir pada saat kami dituduh oleh media untuk dikatakan bahwa kota kami sebagai kota terkorup dan sebagainya. Itu membuat masyarakat menjadi distortif, akan tetapi tetap bahwa hasil penelitian ini sangat valid," kata Mahmudi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/12/2012) seusai mengikuti pemaparan hasil survei integritas sektor publik 2012.

Dia menanggapi hasil survei integritas tersebut yang menyebut Pemkot Depok beserta 15 pemerintah daerah lainnya mendapat skor di bawah enam, atau di bawah standar. Survei ini dilakukan KPK dengan menilai tiga unit layanan daerah, yaitu kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP), kepengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Selain menyampaikan kekhawatirannya, Mahmudi mengatakan, Pemkot Depok sudah membuat survei internal yang mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Depok. Survei internal ini, katanya, dilakukan berdasarkan petunjuk dan metode yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk 21 jenis layanan daerah.

"Itu pun dilaksanakan oleh pihak ketiga, sama dengan yang dilakukan KPK," kata Mahmudi.

Hanya saja, menurut Mahmudi, hasil survei internal Pemkot Depok ini berbeda dengan hasil survei integritas KPK. Berdasarkan hasil survei internal tersebut, lanjutnya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemkot Depok justru meningkat sepanjang lima tahun terakhir sejak 2005.

"Berturut-turut, lima tahun sejak 2005, menghasilkan hasil yang terus meningkat dengan informasi yang kami peroleh pada tahun 2011 kemarin yng kami masih relatif jelek berdasarkan laporan KPK," ujar Mahmudi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Peningkatan ini, menurutnya, terjadi karena Pemkot Depok memperbaiki kinerja setelah disurvei KPK pada tahun lalu. Terutama, kinerja yang berkaitan dengan kekurangan personel di tempat-tempat pelayanan langsung, baik di kelurahan, hingga di kecamatan.

"Kami Insya Allah akan terus berkonsultasi dengan Pak Deputi KPK dan juga tim peneliti dan direktur litbang yang harapannya adalah bisa betul-betul mendekati dua sistem atau metodologi dari menpan dan KPK," kata Mahmudi.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Nasional
Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Nasional
Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.